BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 09:48 WIB
Home / Ekonomi / Detail
Ekonomi Rabu, 02 Sep 2026 17:38 WIB

Klarifikasi Menkop Terkait Anggaran Rp 103 Miliar, Bukan Khusus untuk Podcast

02 Sep 2026, 17:38 WIB 88x dibaca 2 menit baca ekonomi.republika.co.id ekonomi.republika.co.id
B
Bima Mandala Sakti 88x dibaca · 2 menit baca
Foto: ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Foto: ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

JAKARTA -- Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, memberikan penjelasan mengenai anggaran sebesar Rp 103 miliar yang sempat diberitakan dialokasikan untuk podcast atau siniar. Ia menegaskan bahwa dana tersebut tidak ditujukan secara khusus untuk podcast, melainkan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi publik Kementerian Koperasi dalam menyampaikan program dan kebijakan perkoperasian kepada masyarakat.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Ferry dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Koperasi untuk Tahun Anggaran 2027 yang berlangsung di Jakarta pada Selasa, 1 September 2026. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Eko Hendro Purnomo dan dihadiri oleh anggota Komisi VI DPR serta jajaran Kemenkop.

Rincian Anggaran untuk Komunikasi Publik

Ferry menjelaskan bahwa anggaran Rp 103 miliar merupakan bagian dari kebutuhan komunikasi publik dan dukungan pelaksanaan tugas kementerian secara menyeluruh, bukan hanya untuk podcast. Ia menambahkan bahwa alokasi anggaran tersebut mencakup pelaksanaan fungsi hubungan masyarakat, komunikasi publik, dokumentasi, publikasi, serta dukungan tata usaha, teknologi informasi, dan infrastruktur.

“Komunikasi publik bukan hanya mengenai podcast. Podcast merupakan salah satu kanal komunikasi. Ada fungsi humas, tata usaha, teknologi informasi, infrastruktur, dokumentasi, publikasi, dan berbagai dukungan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kementerian,” ungkap Ferry.

Pentingnya Pengelolaan Komunikasi Publik

Ferry juga menekankan bahwa komunikasi publik memerlukan pengetahuan dan keterampilan profesional agar informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah dapat disampaikan dengan tepat, mudah dipahami, dan menjangkau masyarakat secara luas. “Ilmu komunikasi memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan dan program pemerintah dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Karena itu, komunikasi publik perlu dikelola secara profesional sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan,” tutup Ferry.