BENGKULU - Tiga petani yang berasal dari Kabupaten Lebong, Bengkulu, yaitu David Narton (50), Nur Ali (50), dan Rafiul Hatta (75), kini terjerat dalam gugatan balik senilai Rp 22 miliar yang dilayangkan oleh PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) Proyek Hululais. Gugatan ini muncul setelah mereka lebih dahulu mengajukan tuntutan terkait lingkungan hidup ke Pengadilan Negeri (PN) Tubei, meminta ganti rugi dan pemulihan lingkungan akibat kerusakan sawah yang mereka alami.
Tim hukum yang mewakili para petani menyatakan bahwa sawah mereka mengalami kerusakan akibat tertimbun lumpur dan batu setelah terjadi longsor dan banjir bandang pada tahun 2018, yang diduga berkaitan dengan aktivitas geothermal PGE Hululais.
PGE Bantah Tuduhan dan Ajukan Gugatan Balik
PGE membantah semua tuduhan yang diajukan oleh para petani dan menyatakan bahwa gugatan balik ini merupakan langkah hukum yang sah untuk memperjelas fakta dan melindungi hak perusahaan. Menurut Ricki Pratama, Direktur Akar Law Office yang menjadi bagian dari tim hukum petani, masalah ini berawal dari longsor dan banjir bandang yang terjadi pada tahun 2018.
“Penderitaan para petani bermula dari longsor dan banjir bandang dari hulu kawasan operasional PGE Hululais yang meluap melalui Sungai Air Kotok dan Sungai Air Karat. Lumpur, menimbun belasan hektare sawah produktif warga di Desa Bungin dan Talang Liak, Kabupaten Lebong tahun 2018. Akibatnya, ratusan sawah termasuk milik David Narton, Nur Ali, dan Rafiul Hatta, rusak dan kehilangan fungsi sebagai sumber penghidupan keluarga,” ungkap Ricki Pratama.
Proses Hukum dan Mediasi yang Ditempuh
Setelah bertahun-tahun menunggu kepastian mengenai ganti rugi, ketiga petani tersebut akhirnya mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan lingkungan hidup Nomor 5/Pdt.Sus-LH/2026/PN ke PN Tubei. Dalam gugatan ini, mereka menuntut ganti rugi serta pemulihan lingkungan yang telah rusak.
Selama proses hukum, mediasi sempat dilakukan, namun PGE menolak untuk memenuhi permintaan pemulihan lingkungan. Akibatnya, PGE mengajukan gugatan balik dengan tuntutan denda sebesar Rp 22 miliar dan biaya jasa advokat sebesar Rp 2 miliar.
“Perusahaan menolak, kemudian melakukan gugatan balik dengan gugatan denda Rp 22 miliar beserta sita jaminan,” jelas Ricki.
Senior Officer General Support PT PGE Tbk Proyek Hululais, Salmon Atmaja Tarigan, menjelaskan bahwa gugatan balik ini berkaitan dengan peristiwa banjir bandang dan longsor yang terjadi pada tahun 2016 dan 2018 di wilayah Lebong. PGE menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memberikan klarifikasi dan menegaskan posisi perusahaan terhadap tuduhan yang dianggap tidak sesuai dengan fakta.
“Mekanisme ini merupakan bagian dari proses hukum perdata yang sah untuk meluruskan fakta-fakta hukum, melindungi hak dan aset strategis yang dikelola Perseroan, serta mendukung keberlanjutan program Pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan kemandirian energi nasional,” tulis Salmon Atmaja Tarigan.
PGE juga menegaskan akan mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku selama proses persidangan.
Kasus Serupa di Kabupaten Mukomuko
Kasus hukum yang melibatkan petani dan perusahaan tidak hanya terjadi di Kabupaten Lebong. Di Kabupaten Mukomuko, tiga petani bernama Harapandi (50), Rasuli (53), dan Ibnu Amin (44) juga menghadapi perkara perdata dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Mereka diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp 3 miliar secara tanggung renteng.
Ketiga petani tersebut dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, seperti menghalangi perusahaan dalam memanen sawit dan mengambil buah sawit milik perusahaan. Harapandi menjelaskan bahwa konflik ini bermula ketika mereka menggarap lahan di wilayah Air Sule setelah mendapatkan informasi bahwa kawasan tersebut tidak termasuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.
“Kami garap lahan itu sebelumnya sudah tanya status HGU ke perusahaan katanya tidak masuk. Maka kami rawatlah kebun itu, kami dirikan pondok. Kemudian setelah kami garap kami diusir, pondok dibakar, katanya masuk HGU,” kata Harapandi.
Ketiga petani tersebut mengaku tidak memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi putusan ganti rugi yang dijatuhkan. “Melihat uang Rp 3 miliar saja tidak pernah apalagi memilikinya. Kami menggarap lahan itu karena penghidupan kami sulit, petani ini sulot malah didenda miliaran,” tambahnya.
Kasus yang terjadi di Mukomuko dan Lebong menunjukkan bahwa petani sering kali terjebak dalam sengketa perdata yang melibatkan nilai yang sangat besar, meskipun latar belakang dan objek sengketa berbeda.