Koalisi masyarakat sipil mengecam tindakan pemblokiran rekening Bank Mandiri yang dimiliki oleh Supriyono, yang merupakan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Pemblokiran ini terjadi saat Supriyono mendampingi warga Pati dalam menyampaikan aspirasi di Jakarta, yang dianggap melanggar hukum serta menghambat kebebasan berpendapat, dan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dana di perbankan.
Rekening Supriyono diblokir pada saat aksi berlangsung di depan Gedung DPR pada Jumat (21/8/2026). Di dalam rekening tersebut terdapat sekitar Rp80,9 juta, yang merupakan dana pribadi dan donasi dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan peserta aksi, termasuk makanan, transportasi, dan akomodasi.
Akibat Pemblokiran Terhadap Akses Warga
Koalisi menyatakan bahwa pemblokiran tersebut menyebabkan warga dari Pati kehilangan akses terhadap dana operasional mereka. Selain itu, akun media sosial Supriyono juga dilaporkan mengalami gangguan pada waktu yang bersamaan. Bank Mandiri kemudian menyampaikan permintaan maaf dan menjelaskan bahwa pemblokiran dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum, namun tidak memberikan rincian mengenai institusi yang meminta pemblokiran, jenis perkara pidana yang mendasari tindakan tersebut, maupun apakah ada izin dari pengadilan.
Koalisi menegaskan bahwa permintaan dari aparat tidak dapat dijadikan alasan untuk memblokir rekening warga secara sewenang-wenang. Mereka meminta agar aparat dan bank menjelaskan siapa yang memberikan perintah, perkara apa yang sedang diperiksa, dan hubungan dana tersebut dengan dugaan tindak pidana. Tanpa penjelasan tersebut, pemblokiran dianggap tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Dasar Hukum Pemblokiran Rekening
Dalam pernyataan resmi koalisi masyarakat sipil, mereka merujuk pada Pasal 140 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa pemblokiran merupakan tindakan paksa yang harus memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Permohonan pemblokiran harus mencakup penjelasan mengenai tindak pidana yang sedang diproses, bukti yang menunjukkan hubungan antara objek pemblokiran dan tindak pidana, serta tujuan dari tindakan tersebut. Dalam situasi mendesak, pemblokiran dapat dilakukan sebelum izin diperoleh, tetapi penyidik wajib meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu 2 x 24 jam setelah pemblokiran dilakukan.
Koalisi menekankan bahwa penyebutan permintaan dari aparat penegak hukum tidak cukup untuk membuktikan bahwa tindakan Bank Mandiri telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Jika tidak ada perkara pidana yang jelas, tidak ada hubungan antara rekening dan dugaan tindak pidana, atau tidak ada izin dari pengadilan, maka pemblokiran tersebut dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum.
Mereka juga menyoroti bahwa waktu dan sasaran pemblokiran memperkuat dugaan bahwa instrumen perbankan digunakan untuk menekan warga yang sedang menyampaikan pendapat. Pemblokiran dana solidaritas tidak hanya membatasi akses individu terhadap harta mereka, tetapi juga menghambat kegiatan kolektif yang dilindungi oleh konstitusi. "Kami melihat bahaya serius ketika rekening warga diblokir pada saat mereka sedang menyampaikan kritik. Membatasi akses terhadap uang untuk kebutuhan sehari-hari sama artinya dengan melumpuhkan kebebasan berpendapat melalui tekanan ekonomi," ungkap koalisi.