BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 09:48 WIB
Home / Ekonomi / Detail
Ekonomi Minggu, 18 Okt 2026 07:08 WIB

Koperasi Merah Putih Permudah Akses Petani ke Pupuk Subsidi dengan KTP

18 Okt 2026, 07:08 WIB 63x dibaca 3 menit baca ekonomi.republika.co.id ekonomi.republika.co.id
D
Doni Setiawan 63x dibaca · 3 menit baca
Foto: Istimewa
Foto: Istimewa

JAKARTA – Akses bagi petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi kini diperluas melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat proses distribusi dan memudahkan penebusan pupuk. Petani hanya perlu menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) untuk memperoleh pupuk subsidi, sementara harga yang berlaku tetap sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Pemangkasan Rantai Distribusi

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa penyaluran pupuk melalui KDKMP memungkinkan pasokan dari Pupuk Indonesia diterima langsung oleh koperasi tanpa melalui perantara. Dengan mekanisme ini, diharapkan petani dapat lebih mudah mendapatkan pupuk dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. "Dari pupuk (Pupuk Indonesia) langsung ke sini (KDKMP), jadi nggak ada lagi perantara. Syaratnya KTP saja. Semua barang-barang subsidi nanti di sini, untuk mensuplai kebutuhan warga biar tidak ada tengkulaknya. Harganya, harga dari pusat," ujar Zulkifli.

Pemantauan Kesiapan Koperasi

Pemerintah telah memulai pemantauan kesiapan operasional 10.070 titik KDKMP sejak 15 Oktober 2026. Pemantauan ini mencakup ketersediaan barang, sarana pendukung, dan kesiapan koperasi dalam melayani kebutuhan masyarakat. "Pemantauan serentak merupakan tindak lanjut arahan presiden agar kesiapan koperasi dipantau dan dimonitor secara langsung di lapangan, termasuk ketersediaan barang dan sarana pendukung operasional," kata Zulkifli.

Selain pupuk bersubsidi, pemerintah juga memantau ketersediaan barang kebutuhan masyarakat lainnya di koperasi, seperti beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), MinyaKita, dan LPG 3 kilogram. Evaluasi terhadap pasokan dari badan usaha milik negara (BUMN) dilakukan untuk memastikan koperasi dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan baik.

Data dari Kemenko Pangan per 14 Oktober 2026 menunjukkan bahwa 83.363 KDKMP telah berbadan hukum, dengan 79.733 koperasi memiliki akun Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan (SIMKOPDES), dan 60.854 telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari sisi infrastruktur, pemerintah mencatat 28.240 titik telah selesai dibangun, sementara 7.392 titik lainnya masih dalam proses pembangunan. Target pemerintah adalah mempercepat operasional koperasi agar fasilitas yang tersedia dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dalam kunjungan ke Boyolali, Jawa Tengah, Zulkifli bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, meninjau operasional lima KDKMP. Kunjungan ini juga dimanfaatkan untuk mendengar pengalaman petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi.

Seorang petani dari Boyolali, Warjito, menyatakan bahwa keberadaan koperasi memberikan pilihan tambahan bagi petani terdaftar untuk menebus pupuk bersubsidi. Ia menjelaskan bahwa persyaratan penebusan sebelumnya menjadi kendala bagi sebagian petani yang tidak memiliki kartu tani. “Kami dari petani merasa tertolong sekali, karena selama ini sebelum ada koperasi kalau orang mau membeli pupuk itu harus menunjukan kartu tani, kenyataannya tidak semua petani memiliki kartu sehingga petani penggarap atau petani gurem itu jelas tidak mendapatkan pupuk subsidi sehingga membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang lebih mahal,” ungkap Warjito.

Warjito berharap kemudahan dalam penebusan melalui koperasi dapat membantu petani untuk mendapatkan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih atas penyediaan pupuk bersubsidi melalui KDKMP di Kabupaten Boyolali. “Alhamdulillah sekali dari petani mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah mendirikan KDKMP bahkan menyediakan pupuk bersubsidi untuk petani di Kabupaten Boyolali dan ini sangat menolong sekali, terima kasih,” kata Warjito.