PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkenalkan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk Hunian Manggarai dengan jangka waktu hingga 40 tahun dan suku bunga tetap sebesar 6 persen hingga pelunasan kredit. Hunian ini ditargetkan memiliki harga di bawah Rp600 juta dan terintegrasi dengan kawasan Transit Oriented Development (TOD) di Manggarai.
Memperluas Akses Hunian di Tengah Kota
Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, menyatakan bahwa skema ini dirancang untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian di pusat kota dengan cicilan yang lebih terjangkau. “Memang mandat kita mengurus rumah rakyat. Skema KPR-nya ini kita coba yang 40 tahun dengan bunga 6 persen sampai lunas. Jadi bunganya tidak akan berubah,” ujarnya saat acara groundbreaking Hunian Manggarai di Jakarta.
Hunian Manggarai akan dikembangkan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui KAI Properti, yang akan menyediakan 3.784 unit dalam delapan tower. Proyek ini berlokasi di kawasan TOD Manggarai yang terhubung dengan transportasi publik.
Harga Terjangkau dan Skema Pembiayaan
Nixon menegaskan bahwa harga hunian akan dijaga di bawah Rp600 juta, dengan lokasi yang strategis di pusat kota dan dekat dengan transportasi publik sebagai daya tarik utama. “Tengah Jakarta, dekat transportasi, harga kita jagain di bawah Rp600 juta. Dapat subsidi suku bunga,” tambahnya.
BTN menawarkan dua skema pembiayaan, yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta KPR non-subsidi untuk segmen yang lebih luas. Untuk KPR non-subsidi, BTN menyediakan uang muka mulai dari 5 persen dan suku bunga promosi.
Nixon juga menyatakan bahwa Hunian Manggarai akan menjadi proyek percontohan untuk pengembangan hunian vertikal yang terjangkau di Jakarta. Konsep ini berpotensi diterapkan di area sekitar stasiun dan simpul transportasi publik lainnya.
“Di Jabodetabek stasiun itu banyak sekali. Kita akan mulai dari daerah-daerah stasiun kereta karena lebih mudah. Setelah itu mungkin kita akan bicara kawasan LRT dan MRT,” ungkapnya.
Menurut Nixon, hunian vertikal menjadi semakin relevan karena lahan untuk rumah tapak di kota-kota besar semakin terbatas dan mahal. Hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik dinilai sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan, khususnya generasi muda. “Di Jakarta dan kota besar, mencari landed house sudah sulit dan terlalu mahal. Jadi kita harus realistis, seperti kota-kota lain di dunia, Jakarta pasti ke atas. Anak muda sekarang juga suka, yang penting di tengah kota dan sarana transportasinya dekat,” jelasnya.
Seiring dengan acara groundbreaking, BTN dan KAI Properti juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk Program Hunian Manggarai, yang mencakup pengembangan skema pembiayaan, layanan perbankan, pemasaran bersama, serta dukungan akses pembiayaan bagi konsumen. BTN juga akan menyediakan balé by BTN sebagai salah satu saluran pendaftaran minat dan pembayaran Nomor Urut Pemesanan (NUP) untuk Hunian Manggarai.
BTN berkomitmen untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan dengan menyesuaikan proses pembelian dengan perkembangan proyek. Sementara itu, pembahasan mengenai pembiayaan konstruksi kepada KAI Properti masih berlangsung.
Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menjelaskan bahwa Hunian Manggarai akan dibangun di lahan seluas sekitar 2,2 hektare yang terdiri dari delapan tower setinggi 24 lantai. Blok G akan memiliki 1.276 unit dalam tiga tower, sementara Blok F akan memiliki lima tower dengan total 2.508 unit, serta dilengkapi dengan 150 unit retail pendukung. Pilihan hunian akan terdiri dari tipe studio 28 hingga tipe 52 dengan tiga kamar tidur. Proyek ini ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 18 bulan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, memberikan apresiasi atas peran BTN dalam pembiayaan rumah subsidi dan mendorong pemanfaatan aset KAI di lokasi lain untuk pengembangan hunian serupa. “Untuk FLPP juara satu, saya nggak ada lawan BTN. Saya mohon Pak Nixon kita bangun lagi di tempat lain, supaya aset-aset kereta api bisa segera dibangunkan,” ujarnya.
Ketua Satuan Tugas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, menilai pembangunan Hunian Manggarai sebagai langkah konkret dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau di pusat kota. Ia menekankan pentingnya agar hunian tersebut tepat sasaran dan tidak dikuasai untuk kepentingan spekulasi. “Kita harus adil, satu pelanggan, satu peminat, satu apartemen,” kata Hashim. Ia berharap konsep ini dapat dikembangkan di aset KAI lainnya agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan hunian terjangkau yang terintegrasi dengan transportasi publik.