JAKARTA – Perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) dianggap perlu diimbangi dengan penguatan sektor industri domestik agar keterbukaan pasar tidak hanya meningkatkan volume perdagangan, tetapi juga berkontribusi terhadap kapasitas industri nasional. Penguatan ini mencakup aspek investasi, hilirisasi, transfer teknologi, tenaga kerja, serta keberlanjutan rantai pasok.
Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Akbar Djohan, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan FTA, penting untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap kinerja industri nasional. Hal ini diungkapkan Akbar dalam sebuah diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion/FGD) bertajuk “Dampak Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) terhadap Kinerja Ekonomi dan Industrialisasi Indonesia” yang berlangsung di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Kamis (20/8/2026).
Pentingnya Pendekatan Berbasis Data
Dalam forum yang juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tersebut, pemerintah menekankan perlunya pendekatan berbasis data untuk mengukur dampak FTA terhadap sektor industri. Pemetaan sektor yang terdampak menjadi salah satu dasar untuk merumuskan strategi penguatan industri serta menyusun peta jalan untuk industrialisasi dan revitalisasi sektor manufaktur.
Akbar menegaskan bahwa keterbukaan pasar melalui FTA harus sejalan dengan upaya peningkatan daya saing industri domestik. “FTA harus membuka pasar sekaligus memperkuat daya saing industri nasional. Yang perlu kita lihat bukan hanya bagaimana perdagangan menjadi lebih terbuka, tetapi bagaimana keterbukaan tersebut memberikan manfaat nyata bagi perekonomian dan industri nasional,” ujarnya.
Dampak Luas dari Industri Baja
Menurut Akbar, industri baja memiliki hubungan yang luas dengan rantai pasok dan industri lainnya. Setiap aktivitas senilai 1 dolar AS di sektor baja dapat mendorong sekitar 2,5 dolar AS di rantai pasok dan hingga 13 dolar AS di industri terkait. Oleh karena itu, dampak FTA harus dilihat dari berbagai perspektif, termasuk investasi, pemanfaatan industri, penyerapan tenaga kerja, serta keberlanjutan rantai pasok nasional.
Akbar juga mengajak untuk mendukung kebijakan perdagangan yang dapat memperluas akses pasar serta mendorong investasi, hilirisasi, transfer teknologi, dan peningkatan daya saing industri. Penerapan kebijakan perdagangan yang responsif dan penguatan Rules of Origin (ROO) dinilai penting untuk melindungi kepentingan industri nasional.
“Pada akhirnya, kebijakan atau skema apa pun harus dilihat dari manfaat nyatanya bagi industri dan perekonomian nasional. FTA harus menjadi instrumen untuk membuka pasar, tetapi pada saat yang sama memperkuat fondasi industrialisasi Indonesia,” tegas Akbar, yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISIA) serta Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA).
Penguatan industri ini sejalan dengan agenda pemerintah untuk melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah produksi di dalam negeri.