Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, mengungkapkan bahwa terdapat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang didirikan di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Jumlah koperasi tersebut telah melampaui 1.100 unit, dan informasi ini sudah dilaporkan kepada pemerintah pusat.
“Memang kondisi yang ada di lapangan ini banyak KDMP yang berdiri di lahan hijau dan bahkan lahan LP2B juga ada,” jelas Henggar dalam sebuah wawancara baru-baru ini. Saat ini, pihaknya masih melakukan pendataan mengenai lokasi KDKMP yang berada di lahan hijau dan LP2B di Jawa Tengah, termasuk luas lahan yang digunakan.
Data dan Pengawasan Koperasi
Meskipun demikian, Henggar menyatakan bahwa luas lahan hijau yang beralih fungsi tidak signifikan. Ia juga telah melaporkan keberadaan bangunan KDKMP yang berdiri di lahan hijau dan LP2B kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). “Kami sudah komunikasikan ke teman-teman di Kementerian ATR/BPN, dan memang sudah terinfo juga lahan-lahan hijau dan sebagainya yang posisi KDMP. Ini sudah kami sampaikan,” tambahnya.
Fungsional Penata Ruang Madya Dinas PUPR Jateng, Hariadi Agus Setiawan, menambahkan bahwa mereka belum memiliki data lengkap mengenai luas lahan hijau, khususnya LP2B yang beralih fungsi menjadi bangunan KDKMP. “Karena data yang diberikan teman-teman kabupaten/kota terkait dengan lokasi Kopdes itu hanya berupa titik-titik. Ketika dilihat di tata ruang, ternyata posisinya ada di pertanian, di sawah,” ungkapnya.
Regulasi dan Ketentuan Alih Fungsi Lahan
Hariadi menjelaskan bahwa dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, sebanyak 30 di antaranya telah menyetorkan data pembangunan KDKMP di wilayah masing-masing. Dinas PUPR Jateng mencatat terdapat 4.808 KDKMP yang telah berdiri, dengan sekitar 4.700 di antaranya sudah memiliki titik koordinat. “Ketika kami lihat di rencana tata ruang, itu sekitar hampir 24 persen berada di LP2B. Jumlahnya sekitar 1.100-an lah,” lanjut Hariadi.
Dia menekankan bahwa secara peraturan, LP2B tidak boleh dialihfungsikan. Jika ada lahan yang digunakan, pelaksanaannya harus memenuhi sejumlah ketentuan. “Ada persyaratan untuk pembangunan di lahan pertanian pangan berkelanjutan. Salah satunya misalnya untuk kepentingan umum. Kalau itu untuk kepentingan umum, boleh membangun di situ, tapi harus mengganti lahannya seluas tiga kali dari lahan yang digunakan dengan kualitas yang sama,” jelasnya.
Namun, menurut Hariadi, hingga saat ini belum ada kasus di Jawa Tengah yang berhasil mengganti lahan LP2B yang dialihkan fungsinya. Pelarangan pengalihfungsian LP2B diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B, yang juga memberikan pengecualian untuk kegiatan alih fungsi demi kepentingan umum, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.