Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember pada Kamis, 22 Oktober 2026, resmi menetapkan dan menahan mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Jember yang dikenal dengan inisial S sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan makanan dan minuman untuk kegiatan Sosialisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Sosperda). Kasus ini melibatkan anggaran sebesar Rp 5,6 miliar.
Kepala Kejari Jember, Yadyn, mengungkapkan bahwa penetapan S sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan kajian terhadap putusan yang diambil terhadap lima terdakwa yang sebelumnya telah menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. "Penetapan ini berdasarkan penyidikan atas lima terdakwa sebelumnya dan hasil mekanisme ekspos yang menyimpulkan adanya tindak pidana," jelas Yadyn.
Proses Hukum Sebelumnya
Sebelum penetapan S, Kejari Jember telah menetapkan lima tersangka lain dalam kasus yang sama pada 20 Oktober 2025. Kelima tersangka tersebut adalah DDS, A, RAR, YQ, dan SR, yang semuanya telah menjalani persidangan dan kini sedang menjalani hukuman sesuai dengan putusan pengadilan. DDS diketahui merupakan mantan Wakil Ketua DPRD Jember dari Fraksi NasDem, sedangkan A dan RAR adalah staf Sekretariat DPRD Jember, sementara YQ dan SR merupakan rekanan, di mana YQ adalah mantan istri DDS.
Yadyn menambahkan bahwa penetapan S sebagai tersangka tercantum dalam surat bernomor KEP-4/M.5.12/FD.2/10/2026 yang dikeluarkan pada 22 Oktober 2026. Ia menekankan pentingnya membedakan jabatan S saat peristiwa yang disidik terjadi dengan posisi yang diembannya saat ini. "Tersangka S merupakan mantan Sekwan periode 2023, jadi kami fokus terkait beliau mantan Sekwan dan bukan jabatan saat ini," ujarnya. Saat ini, S menjabat sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Jember.
Penyidikan Berlanjut
Penyidikan oleh Kejari Jember masih terus berlanjut setelah putusan terhadap lima terdakwa sebelumnya. Yadyn menyatakan bahwa penyidik telah memeriksa 12 saksi dan masih akan menjadwalkan pemeriksaan saksi tambahan dalam waktu dekat. "Kami sudah memeriksa 12 saksi dan masih ada saksi baru lagi yang akan diperiksa minggu-minggu ke depan," ungkapnya.
Untuk kepentingan penyidikan, S ditahan selama 20 hari, mulai dari 22 Oktober hingga 10 November 2026. Penyidik juga membuka kemungkinan untuk menetapkan tersangka baru jika ditemukan bukti yang mendukung pengembangan kasus ini. "Tentunya kami melihat ada atau tidak tersangka baru berdasarkan analisis fakta persidangan perkara ini nantinya," ucap Yadyn.
Dalam kasus ini, S dijerat dengan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), beserta ketentuan penyertaan dan pemberatan yang disebutkan penyidik, serta Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai dakwaan alternatif, penyidik juga menerapkan Pasal 3 dari undang-undang yang sama.