JOMBANG, Komisi D atau Komisi Organisasi dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, telah menyepakati bahwa pemilihan Rais A'am Syuriyah PBNU akan tetap menggunakan sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Namun, untuk pemilihan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU, mekanismenya belum ditentukan dan akan dibawa ke Sidang Pleno Muktamar untuk dibahas lebih lanjut.
KH M Asrorun Ni'am Sholeh, yang merupakan Pimpinan Sidang Komisi Organisasi, menjelaskan bahwa sidang telah mencapai sejumlah keputusan strategis terkait tata kelola kepemimpinan NU. Menurut Kiai Ni'am, posisi Syuriyah merupakan pemimpin tertinggi dalam struktur NU yang memiliki otoritas ulama, sedangkan fungsi eksekutif dijalankan oleh Pengurus Tanfidziyah. Dengan perbedaan fungsi ini, penetapan kepemimpinan pada kedua tingkatan tersebut memerlukan pendekatan dan pertimbangan masing-masing.
Pemilihan Rais A'am Menggunakan AHWA
Kiai Ni'am menegaskan bahwa seluruh peserta sidang Komisi Organisasi sepakat untuk mempertahankan mekanisme pemilihan Rais A'am Syuriyah dengan sistem AHWA. Dalam sistem ini, sembilan ulama senior akan bermusyawarah untuk menentukan Rais A'am. "Untuk mekanisme pemilihan Rais A'am Syuriyah, ini sudah tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan," ungkapnya setelah sidang. "Ada kesepakatan bahwa itu adalah otoritas ulama dengan karakteristiknya, yaitu sebagai faqih, muharrik, serta memiliki sifat zuhud dan wara'. Semuanya meniscayakan keunggulan moral keagamaan yang menjadi kompas pemandu bagi jalannya organisasi," tambahnya.
Dua Opsi untuk Pemilihan Ketua Umum Tanfidziyah
Berbeda dengan pemilihan Rais A'am, diskusi mengenai pemilihan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU berlangsung lebih dinamis. Perdebatan muncul seiring dengan evaluasi terhadap perjalanan kepemimpinan NU setelah organisasi ini berusia satu abad. Dalam sidang Komisi Organisasi, terdapat dua opsi utama yang dibahas untuk pemilihan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU. Opsi A mempertahankan mekanisme pemilihan langsung oleh utusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), seperti yang dilakukan dalam muktamar sebelumnya. Sementara itu, Opsi B menawarkan mekanisme pemilihan berjenjang, di mana PWNU dan PCNU terlebih dahulu menjaring nama-nama bakal calon Ketua Umum Tanfidziyah, yang kemudian akan diserahkan kepada AHWA setelah mendapat persetujuan Rais A'am terpilih untuk dibahas dan ditetapkan secara bertingkat.
Kiai Ni'am menjelaskan bahwa kedua opsi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Opsi B, menurutnya, bisa menjadi alternatif sistemik untuk memperkuat integrasi struktur serta menjaga marwah dan stabilitas organisasi dalam jangka panjang. Karena kedua opsi memiliki argumen yang kuat, Komisi D tidak mengambil keputusan sepihak di tingkat komisi. Semua opsi dan dinamika pembahasan akan dibawa ke forum pengambilan keputusan Muktamar, yaitu Sidang Pleno.
"Tadi muncul diskusi antara Opsi A dan Opsi B terkait plus-minusnya. Hingga kemudian disepakati nanti seluruh opsi ini dibawa dan diputuskan pada Sidang Pleno Muktamar," kata Ni'am. Setelah menyelesaikan agenda Komisi Organisasi, rangkaian Muktamar ke-35 NU akan melanjutkan ke Sidang Pleno III yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (29/8/2026) siang setelah waktu zuhur.