BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 10:03 WIB
Home / Ekonomi / Detail
Ekonomi Kamis, 27 Agt 2026 07:39 WIB

Mendorong Perlindungan Pekerja Migran Melalui Kerja Sama Asuransi

27 Agt 2026, 07:39 WIB 103x dibaca 3 menit baca ekonomi.republika.co.id ekonomi.republika.co.id
H
Hana Salsabila Zaid 103x dibaca · 3 menit baca
Foto: Kemenko PM
Foto: Kemenko PM

Dalam upaya meningkatkan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), A. Muhaimin Iskandar selaku Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, menyerukan perlunya penguatan asuransi secara menyeluruh. Ia mengusulkan agar BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan perusahaan asuransi, baik di dalam maupun luar negeri, untuk mencapai tujuan tersebut.

Muhaimin menyatakan, "Asuransi para pekerja ini harus kita pastikan menjadi kebutuhan yang harus terpenuhi secepat-cepatnya," saat meresmikan Malang Migrant Center di Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Rabu (26/8/2026). Ia menekankan bahwa BPJS Ketenagakerjaan, sebagai penyelenggara jaminan sosial, perlu memperkuat kolaborasi dengan perusahaan asuransi profesional untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran.

Pentingnya Kolaborasi untuk Perlindungan Optimal

Menurut Muhaimin, kerja sama ini sangat penting agar pekerja migran mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan karakteristik risiko dan kebutuhan mereka saat bekerja di luar negeri. Ia menjelaskan, "Kalau sistem asuransi BPJS Ketenagakerjaan adalah asuransi sosial, maka bagaimana caranya agar kita bisa berkolaborasi secara menyeluruh agar perlindungan pekerja secara profesional itu terwadahi." Ia juga menambahkan bahwa diskusi mengenai hal ini telah dilakukan saat kunjungan ke Jepang.

Perlindungan asuransi menjadi salah satu aspek vital bagi pekerja migran yang beroperasi di luar negeri. Oleh karena itu, sistem perlindungan yang ada harus mampu menjamin semua hak dan risiko pekerja, baik sebelum keberangkatan maupun selama mereka berada di negara tujuan. Selain itu, kerja sama antara pemerintah atau Government to Government (G2G) dengan negara-negara tujuan penempatan perlu terus diperkuat.

Peluang Kerja dan Perlindungan Pekerja

Muhaimin juga menyebutkan bahwa negara-negara seperti Jepang, Korea, Hong Kong, Taiwan, dan Singapura menawarkan banyak peluang kerja bagi PMI. Namun, peluang tersebut harus diimbangi dengan kepastian perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja. Ia menekankan bahwa penguatan perlindungan asuransi menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya mobilitas pekerja Indonesia ke berbagai negara.

Pemerintah tidak hanya perlu fokus pada proses keberangkatan dan penempatan, tetapi juga harus memastikan bahwa pekerja mendapatkan perlindungan saat menghadapi risiko di tempat kerja. Muhaimin menegaskan bahwa perlindungan PMI harus dibangun sebagai ekosistem yang terintegrasi. Malang Migrant Center diharapkan dapat menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi ini, melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah pusat dan daerah, lembaga pelatihan, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga masyarakat, serta para pekerja migran.

Ia juga menekankan pentingnya memberikan informasi yang jelas kepada calon PMI mengenai hak dan perlindungan mereka, termasuk skema jaminan dan asuransi sebelum berangkat. "Ini pekerjaan mendesak. Asuransi para pekerja ini harus kita pastikan menjadi kebutuhan yang terpenuhi secepat-cepatnya," tegasnya.

Muhaimin percaya bahwa perlindungan yang kuat merupakan bagian dari transformasi pembangunan yang memberdayakan. Pekerja migran harus dipandang sebagai warga negara yang perlu dijamin keselamatan, kesejahteraan, dan hak-haknya. Ia berharap bahwa penguatan sistem perlindungan ini sejalan dengan peningkatan kompetensi PMI, sehingga pekerja Indonesia dapat bersaing dan meningkatkan kualitas di pasar kerja global.