Jakarta - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa penertiban kendaraan ODOL tidak hanya dilaksanakan di jalan raya, tetapi juga diperluas hingga ke pelabuhan. Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif pemerintah untuk meningkatkan keselamatan transportasi secara menyeluruh, termasuk dalam sektor angkutan laut dan penyeberangan.
“Penertiban kendaraan ODOL ini semata-mata untuk keselamatan. Kita ingin memastikan seluruh kegiatan transportasi berjalan sesuai standar keselamatan. Keselamatan bukan hanya urusan administrasi, tetapi harus menjadi budaya dan tanggung jawab bersama,” jelas Dudy dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Uji Coba di Pelabuhan Tanjung Perak
Sebagai langkah awal, uji coba penertiban kendaraan ODOL dimulai di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Melalui inisiatif ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa kendaraan angkutan barang yang masuk ke pelabuhan mematuhi ketentuan dimensi dan muatan, sehingga risiko kecelakaan dapat diminimalisir dan keselamatan pengguna transportasi dapat lebih terjamin.
Dudy menambahkan bahwa kendaraan yang melebihi ketentuan dimensi dan muatan dapat membahayakan keselamatan, baik saat beroperasi di jalan maupun ketika diangkut menggunakan kapal. Oleh karena itu, penertiban ini perlu dilakukan secara konsisten dengan pengawasan dan koordinasi antara pemerintah, operator transportasi, serta pelaku usaha angkutan barang.
Peran Operator Transportasi dan Keselamatan Angkutan Laut
Untuk mendukung upaya ini, Dudy meminta operator transportasi, termasuk PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), dan PT ASDP Indonesia Ferry, untuk memperkuat pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang di pelabuhan dan penyeberangan. Langkah ini harus sejalan dengan penerapan prosedur keselamatan dalam operasional kapal.
Selain penertiban ODOL, keselamatan angkutan laut dan penyeberangan juga akan diperkuat melalui pengaturan operasional, termasuk pemisahan antara angkutan penumpang dan barang pada pelayaran. Dudy mencontohkan penerapan pemisahan ini di Pelabuhan Ketapang dan menekankan pentingnya pengawasan yang disertai dengan edukasi agar semua pihak memahami dan mematuhi ketentuan keselamatan.
Penertiban kendaraan ODOL di pelabuhan juga merupakan bagian dari dukungan terhadap program Zero ODOL yang ditargetkan pada tahun 2027. Pemerintah berkomitmen untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha angkutan barang terhadap ketentuan yang berlaku melalui pengawasan berkelanjutan dan penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan.
Pembahasan mengenai penanganan ODOL juga akan menjadi bagian dari perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penguatan regulasi diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta mendukung penertiban ODOL secara lebih efektif dan berkelanjutan. Dudy menekankan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan transportasi, baik di darat maupun di laut.
“Satu nyawa itu terlalu banyak untuk kita korbankan apabila kita tidak mempedulikan soal keselamatan. Keselamatan harus menjadi budaya dan merupakan sesuatu yang tidak bisa kita tawar,” tegas Dudy.