BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 10:04 WIB
Home / Regional / Detail
Regional Jumat, 11 Sep 2026 02:49 WIB

MUI Jatim Serukan Aparat Proaktif Terkait Fatwa Haram Sound Horeg

11 Sep 2026, 02:49 WIB 69x dibaca 2 menit baca surabaya.kompas.com surabaya.kompas.com
F
Fadil Ramadhan Akbar 69x dibaca · 2 menit baca
Ketua MUI Jatim, Abdul Halim Soebahar, Kamis (10/9/2026)(KOMPAS,com/IZZATUN NAJIBAH)
Ketua MUI Jatim, Abdul Halim Soebahar, Kamis (10/9/2026)(KOMPAS,com/IZZATUN NAJIBAH)

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, Abdul Halim Soebahar, menginginkan agar aparat penegak hukum lebih proaktif dalam menegakkan aturan mengenai sound horeg. Ia menjelaskan bahwa fatwa haram yang dikeluarkan oleh MUI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga kepatuhan terhadap fatwa tersebut hanya bersifat moral dan diikuti oleh sebagian orang saja.

Abdul Halim menyatakan, "Masih lemah itu. Memang penegakan itu bukan lagi urusan MUI," saat memberikan keterangan di Surabaya pada Kamis (10/9/2026). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada fatwa, praktik penggunaan sound horeg masih banyak dilakukan oleh masyarakat.

Penegakan Hukum Menjadi Tanggung Jawab Aparat

Menurut Abdul Halim, penegakan hukum merupakan tanggung jawab aparat kepolisian. Ia meminta agar mereka lebih proaktif dalam menjalankan tugas ini. Terlebih lagi, pada tahun 2025, Forkopimda Jawa Timur, yang terdiri dari Gubernur, Kapolda, dan Panglima Komando Daerah Militer V/Brawijaya, telah mengeluarkan surat edaran bersama mengenai penggunaan pengeras suara di wilayah tersebut.

Surat edaran tersebut, yang tercantum dalam Nomor 300.1/6902/208/5/2025, Nomor SE/1/VIII/2025, dan Nomor SE/10/VIII/2025, menegaskan bahwa penyelenggara yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Abdul Halim menambahkan, "Urusan penegak hukum, urusan aparat. Dan mestinya aparat itu menyikapi secara proaktif."

Risiko dan Mudarat dari Sound Horeg

Dalam konteks adanya laporan mengenai korban jiwa akibat sound horeg di Banyuwangi dan Jember, MUI menilai bahwa kejadian tersebut merupakan dampak dari mudarat yang ditimbulkan. Meskipun kegiatan tersebut bisa menjadi hiburan bagi sebagian orang, keselamatan orang lain juga harus diperhatikan.

Abdul Halim mengungkapkan, "Ya, persoalan itu, dari sisi mudaratnya. Kalau orang berjuang membela hak orang itu bagus. Tapi kalau orang menafikkan itu dan inginnya menghibur ya tapi menjadi malapetaka ada korban itu yang haram dan mudaratnya lebih besar."