Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mengambil keputusan mengenai jalur penindakan yang akan diambil ketika mendapati pelanggaran di pasar modal, apakah melalui sanksi administratif atau proses pidana. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), OJK tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan kedua jenis sanksi tersebut secara bersamaan untuk pelanggaran yang sama. Mekanisme ini dikenal dengan istilah una via.
Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Agus Firmansyah, menjelaskan bahwa pemilihan jalur penindakan akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti nilai transaksi, besarnya kerugian yang ditimbulkan, serta kemungkinan pengembalian keuntungan yang tidak sah kepada investor.
Proses Penindakan OJK
Agus menyampaikan, "Apabila terjadi indikasi pelanggaran di pasar modal, OJK nanti akan melihat atau menjadi gatekeeper-nya, akan mencoba melihat dengan memperhatikan ada beberapa faktor, berapa nilai transaksinya, bagaimana dampak kerugiannya di pasar modal, terus kemudian apakah ada kemungkinan pengembalian uang kepada investor yang dirugikan." Ia menambahkan bahwa salah satu pertimbangan utama adalah kemungkinan untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh pelaku pelanggaran kepada investor yang dirugikan. Mekanisme ini dikenal dengan istilah disgorgement.
Melalui jalur administratif, OJK memiliki kewenangan untuk menjatuhkan denda sekaligus berupaya mengembalikan keuntungan yang tidak sah kepada investor. Namun, jika kasus yang sama diproses melalui jalur pidana, OJK tidak dapat lagi menjatuhkan sanksi administratif. Agus mengungkapkan bahwa dalam diskusinya dengan sejumlah hakim agung, terdapat masukan agar proses pidana ditempatkan sebagai langkah terakhir, terutama untuk pelanggaran yang tergolong serius dan berdampak besar. “Kalau Hakim Agung menyarankan pidana itu sebagai upaya terakhir,” ujarnya.
Contoh Kasus Sanksi
Sejumlah tindakan yang diumumkan oleh OJK pada 16 Oktober 2026 menunjukkan besarnya sanksi administratif yang dijatuhkan dalam kasus pelanggaran pasar modal. Dalam kasus perdagangan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), OJK mengenakan denda sebesar Rp 1,5 triliun kepada PT Sinar Mas Tunggal. Selain itu, OJK juga menjatuhkan denda kepada delapan perusahaan sekuritas masing-masing sebesar Rp 1,4 miliar, serta PT RHB Sekuritas Indonesia sebesar Rp 700 juta. Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atas nama Rudy juga dibekukan selama satu tahun, sementara beberapa tenaga pemasaran dari perusahaan sekuritas terkait mendapatkan peringatan tertulis.
Dalam kasus penawaran umum saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), OJK menjatuhkan denda sebesar Rp 500 miliar kepada Anbo Holdings Ltd. Sementara itu, dalam kasus penawaran umum saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), Tigonis Capital Pte Ltd dikenakan denda sebesar Rp 100 miliar. Dua perusahaan sekuritas yang terlibat dalam kasus CUAN, yaitu PT Henan Putihrai Sekuritas dan PT BRI Danareksa Sekuritas, masing-masing didenda sebesar Rp 1,7 miliar. OJK juga membekukan izin Wakil Penjamin Emisi Efek atas nama Jurgantara Usman selama tiga bulan.
Di luar penjatuhan sanksi tersebut, OJK masih menghitung keuntungan yang tidak sah yang berpotensi dikembalikan kepada investor melalui mekanisme disgorgement. Proses ini mencakup penghitungan nilai keuntungan yang dapat dikembalikan serta identifikasi investor yang berhak menerimanya. “Itu sedang diupayakan oleh teman-teman pengawas, sedang dilihat, dihitung kira-kira yang bisa dikembalikan ke investor siapa aja, berapa, dan nanti dicari investornya siapa aja,” ungkap Agus.
OJK juga masih melakukan pemeriksaan terhadap 31 emiten. Agus belum memberikan rincian mengenai jumlah emiten yang berpotensi dikenai sanksi karena proses pemeriksaan dan investigasi masih berlangsung. “Begitu nanti akan ada pelanggaran sudah selesai dilakukan investigasi, segera diumumkan oleh OJK,” ujarnya.