BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 10:04 WIB
Home / Regional / Detail
Regional Sabtu, 03 Okt 2026 20:57 WIB

Oknum TNI di Maluku Jadi DPO, Diduga Terlibat Penipuan Penerimaan Prajurit

03 Okt 2026, 20:57 WIB 94x dibaca 3 menit baca regional.kompas.com regional.kompas.com
K
Komang Yoga 94x dibaca · 3 menit baca
Ilustrasi penipuan.(KOMPAS.COM/John Noonan)
Ilustrasi penipuan.(KOMPAS.COM/John Noonan)

TERNATE - Seorang anggota TNI Angkatan Darat, Serma SU, kini berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) setelah meninggalkan kesatuan tanpa izin. Prajurit yang bertugas di Kodam XV/Pattimura ini dilaporkan terlibat dalam dugaan penipuan terkait penerimaan calon siswa Tamtama TNI AD untuk Gelombang I dan II tahun 2026.

Dalam kasus ini, Serma SU diduga menerima uang senilai Rp 112.029.000 dari seorang warga Desa Fukweu, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, yang merupakan korban dari penipuan tersebut. Kasus ini terungkap setelah korban tidak dapat menghubungi oknum prajurit itu dan melaporkan permasalahan tersebut.

Penanganan Hukum yang Berlangsung

Kolonel Inf Adi Swastika, Kapendam XV/Pattimura, menyatakan bahwa kasus ini sudah ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku. "Yang bersangkutan saat ini sudah berstatus DPO karena tidak hadir tanpa izin dari kesatuan. Perkara tersebut juga telah ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ungkapnya dalam keterangannya.

Adi juga menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan Serma SU adalah perbuatan pribadi dan tidak terkait dengan kebijakan resmi TNI. "Penyerahan uang senilai Rp 112.029.000 kepada Serma SU dalam proses penerimaan Tamtama Gelombang I dan II Tahun 2026 merupakan murni perbuatan oknum secara pribadi dan sama sekali bukan atas nama satuan atau institusi TNI," jelasnya.

Proses Penerimaan TNI Tanpa Biaya

Lebih lanjut, Adi menekankan bahwa proses penerimaan prajurit TNI AD tidak memungut biaya. Pangdam XV/Pattimura, Mayjen TNI Dody Triwinarto, telah berulang kali mengingatkan bahwa tidak ada jalur khusus atau jaminan kelulusan dengan imbalan uang. "Masuk menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat itu gratis. Tidak ada pungutan, tidak ada titipan dan tidak ada jaminan kelulusan dengan imbalan uang sepeser pun," tegasnya.

Ia juga menyatakan bahwa praktik penyalahgunaan dalam proses penerimaan akan ditindak secara hukum. "Siapa pun oknum yang terlibat, baik yang meminta, menerima maupun menjadi perantara, akan ditindak tegas dan diproses secara hukum, bahkan akan terancam tindakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)," tambahnya.

Peringatan untuk Masyarakat

Kodam XV/Pattimura mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang menawarkan kelulusan dalam penerimaan prajurit TNI AD dengan imbalan uang. Masyarakat yang menemukan indikasi praktik percaloan atau penipuan diminta untuk segera melaporkannya kepada aparat kewilayahan terdekat. "Apabila masyarakat menemukan indikasi penipuan atau percaloan, diharapkan segera melaporkannya ke Kodim atau Koramil terdekat, agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku," pungkas Adi.

Kodam XV/Pattimura berkomitmen untuk menindak tegas prajurit yang terbukti terlibat dalam praktik percaloan penerimaan prajurit. Saat ini, terdapat beberapa oknum prajurit yang sedang menjalani pemeriksaan dan proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) akibat keterlibatan mereka dalam praktik tersebut.