SURABAYA – Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya menginformasikan bahwa panti asuhan yang terletak di Kecamatan Tandes, tempat terjadinya dugaan pencabulan terhadap anak disabilitas, belum terdaftar memiliki izin resmi. Saat ini, Dinsos tengah melakukan verifikasi untuk memastikan status lembaga kesejahteraan sosial (LKS) tersebut.
Dugaan pencabulan ini diketahui telah berlangsung sejak tahun 2024 dan melibatkan salah satu pengasuh panti sebagai terduga pelaku. Kepala Dinsos Surabaya, Antiek Sugiharti, menjelaskan bahwa berdasarkan data yang ada, panti asuhan tersebut tidak tercatat sebagai lembaga yang berizin. Namun, pihaknya akan mengonfirmasi hal ini kepada pengelola LKS untuk memastikan apakah panti tersebut merupakan cabang dari lembaga lain yang sudah terdaftar.
Langkah Verifikasi dan Tindak Lanjut
“Jadi besok, 20 Agustus, akan ada panggilan untuk memastikan statusnya, karena di data kami memang tidak tercatat. Namun, ada kekhawatiran bahwa panti ini mungkin merupakan cabang atau memiliki LKS lain yang terdaftar, sehingga kami perlu konfirmasi lebih lanjut,” ungkap Antiek pada Rabu (19/8/2026).
Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa panti tersebut tidak memiliki izin, pemerintah akan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Jika memang tidak ada izin, kami akan memberikan pembinaan dan sanksi yang diperlukan,” tambahnya.
Pendampingan untuk Korban
Selain memastikan status perizinan, Dinsos Surabaya bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) telah memberikan pendampingan psikologis kepada korban. “Saat ini, korban bersama DP3A mendapatkan pendampingan secara psikologis. Kami juga telah memanggil pihak LKS tersebut,” jelasnya.
Dinsos juga berkoordinasi dengan pihak kelurahan untuk mendapatkan data mengenai LKS yang beroperasi di wilayah tersebut. Data ini akan digunakan untuk mencocokkan dan memastikan status lembaga yang bersangkutan. “Jika di lokasi tersebut terdapat izin panti asuhan yang tidak tercatat di data kami, kami akan melakukan pertemuan untuk memberikan pembinaan agar memenuhi persyaratan yang ada,” terangnya.
Antiek menambahkan bahwa pengawasan terhadap panti asuhan atau LKS di Surabaya dilakukan melalui pembinaan dan monitoring secara berkala. Pengelola LKS diharuskan memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk sertifikasi. “Salah satu syarat untuk LKS adalah adanya sertifikasi. Kami melakukan monitoring rutin bersama kementerian dan pihak terkait lainnya,” kata Antiek.
Sebelumnya, seorang pengasuh panti asuhan di Surabaya diduga melakukan pencabulan terhadap anak disabilitas sejak tahun 2024. Korban, seorang perempuan berinisial SK (14), adalah seorang disabilitas netra. Sejak berusia tiga tahun, ia bersama kakaknya dititipkan di panti asuhan tersebut karena orangtuanya bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Tersangka merupakan anak dari pemilik panti asuhan tersebut, dan kasus ini terungkap setelah kakak korban menemukan rekaman video yang diduga berisi tindakan pencabulan di ponsel tersangka.