JAKARTA -- Kontraktor swasta nasional yang bukan bagian dari BUMN kini berpeluang untuk mendapatkan porsi lebih besar dalam proyek konstruksi pemerintah yang bernilai antara Rp50 miliar hingga Rp100 miliar. Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menilai bahwa peraturan terbaru membuka kesempatan bagi perusahaan konstruksi swasta dan pelaku usaha daerah untuk bersaing dalam proyek pembangunan.
Ketua Umum BPP Gapensi, Andi Rukman N. Karumpa, mengungkapkan bahwa peluang ini muncul setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2026. Kedua regulasi tersebut dianggap memberikan ruang yang lebih luas bagi kontraktor nasional, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam sektor jasa konstruksi.
Pentingnya Segmentasi Proyek
Andi menjelaskan bahwa segmentasi proyek berdasarkan nilai dapat meningkatkan persaingan yang lebih proporsional sesuai dengan kemampuan badan usaha. Kebijakan ini juga memberi kesempatan bagi kontraktor daerah untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasinya. "Yang menarik di segmentasi Rp 50 miliar sampai Rp100 miliar yang dulunya dikerjakan oleh BUMN ini diprioritaskan kepada badan usaha nasional, non-BUMN," tambahnya dalam keterangan tertulis yang disampaikan di Jakarta.
Perhatian pada Ketersediaan Anggaran
Walaupun demikian, Gapensi mengingatkan bahwa perubahan regulasi perlu diimbangi dengan ketersediaan proyek dan dukungan anggaran. Tanpa adanya realisasi paket pekerjaan, peluang yang diberikan kepada kontraktor swasta dan UMKM tidak akan berdampak signifikan terhadap peningkatan aktivitas usaha. Andi juga menekankan pentingnya kelancaran dana transfer daerah dan anggaran infrastruktur. "Kalau paket-paket dana transfer daerah tidak tertahan, kemudian dana infrastruktur tidak dinolkan lagi, maka kami punya keyakinan UMKM jasa konstruksi daerah yang segmentasinya Rp 2 miliar, Rp 7,5 miliar, Rp 15 miliar, benar-benar dibuatkan program untuk layanan publik di bawah," ujarnya.
Dia menambahkan bahwa realisasi proyek konstruksi di daerah dapat menggerakkan kegiatan ekonomi di luar sektor jasa konstruksi. Pengerjaan proyek tersebut membutuhkan tenaga kerja, material bangunan, dan berbagai layanan pendukung lainnya yang dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat. Gapensi juga meminta pemerintah untuk menerapkan segmentasi pekerjaan secara konsisten, terutama untuk proyek yang dapat dikerjakan oleh badan usaha nasional non-BUMN.
Andi berharap bahwa ketentuan tersebut tidak hanya ada dalam aturan, tetapi juga benar-benar diterapkan dalam pengadaan proyek. "Belum lagi yang klasifikasi Rp 100 miliar itu benar-benar diimplementasikan, dikerjakan oleh teman-teman badan usaha pelaku nasional," ungkapnya.
Permen PU Nomor 6 Tahun 2025 mengatur standar kegiatan usaha, pengawasan, dan sanksi dalam perizinan berusaha berbasis risiko di sektor pekerjaan umum. Aturan yang diterbitkan pada 30 Desember 2025 ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dan menggantikan Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2021. Dalam regulasi ini, kualifikasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk jasa konstruksi dibagi menjadi lima tingkatan, yaitu Kecil 1, Kecil 2, Kecil 3, Menengah, dan Besar, berdasarkan kapasitas usaha dan persyaratan tertentu.
Sementara itu, Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 22 September 2026 mengatur pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui penyedia. Regulasi ini menggantikan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 dan mencakup lima metode pemilihan penyedia. Aturan ini juga melarang praktik pinjam bendera dan pengalihan seluruh pekerjaan kepada pihak lain, yang dianggap penting untuk memastikan proyek yang ditujukan bagi usaha kecil benar-benar dikerjakan oleh badan usaha yang memenuhi syarat.
Gapensi berharap bahwa pembagian segmen proyek dan pengawasan pengadaan dapat memperluas kesempatan usaha bagi kontraktor nasional.