Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) membuka kesempatan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berkontribusi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Inisiatif ini dilaksanakan melalui acara Business Matching LKPP 2026 yang berlangsung di Jakarta pada 14-15 Oktober 2026. Acara dengan tema "Pengadaan Berdampak, Ekonomi Bergerak" ini bertujuan untuk mempertemukan pelaku usaha dengan kementerian dan lembaga pemerintah guna menyelaraskan kebutuhan pengadaan dengan kemampuan pasar. Forum ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi tantangan serta merumuskan langkah-langkah tindak lanjut dalam pengadaan.
Manfaat Belanja Pemerintah bagi Ekonomi
Kepala LKPP, Sarah Sadiqa, menekankan bahwa belanja pemerintah harus memberikan dampak yang lebih luas daripada sekadar transaksi. Ia berharap pengadaan dapat mendorong produksi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat industri dalam negeri. "Kita ingin setiap rupiah belanja pemerintah tidak hanya menghasilkan transaksi, tetapi juga menggerakkan produksi, membuka kesempatan kerja, memperkuat industri nasional, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ungkap Sarah saat membuka acara Business Matching LKPP 2026.
Angka Belanja dan Pengadaan yang Efisien
Menurut Sarah, nilai belanja pengadaan pemerintah pada Tahun Anggaran 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp 929,4 triliun, yang setara dengan 30 persen dari total APBN. Di sisi lain, nilai transaksi produk dalam negeri hingga 13 Oktober 2026 mencapai sekitar Rp 389,2 triliun, atau 91,3 persen dari total transaksi penyedia. Ia menekankan pentingnya pelaksanaan pengadaan yang efisien dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. "Kita harus memastikan bahwa belanja pemerintah menghasilkan barang dan jasa yang tepat mutu, tepat waktu, efisien, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional," tambahnya.
Dari aspek tata kelola, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan sektor strategis yang harus dijalankan dengan mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Edward juga menyampaikan bahwa pemerintah akan mempercepat penyusunan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa, sejalan dengan rencana Presiden untuk membentuk badan pengadaan barang dan jasa. "Dengan transparansi, akuntabilitas, dan integritas, maka tindakan korupsi dapat dihindari," jelas Edward.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menilai bahwa belanja pengadaan pemerintah memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan nasional. Ia berpendapat bahwa pengadaan juga dapat diarahkan untuk mendukung kemandirian pangan, energi, dan air. Hanif menyebutkan bahwa swasembada saat ini baru tercapai pada komoditas beras dan jagung, sementara kebutuhan gula dan susu masih bergantung pada impor. Oleh karena itu, pelaku usaha diharapkan dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan tersebut dengan tetap mengikuti tata kelola yang berlaku. "Tidak ada niat baik yang boleh dilakukan dengan sembrono, dengan persepsi sendiri. Kita memiliki tata kelola yang sangat jelas," tegas Hanif.