MAKASSAR, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Makassar, yang terletak di Sulawesi Selatan, menginstruksikan seluruh camat dan lurah untuk memperkuat pengawasan kebersihan di wilayah masing-masing. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap masih maraknya pembuangan sampah yang tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, yang mengakibatkan penumpukan di berbagai lokasi di kota.
Andi Zulkifly Nanda, Sekretaris Daerah Kota Makassar, menekankan pentingnya penataan jadwal pembuangan sampah dari rumah-rumah warga agar pengangkutan dapat dilakukan tepat waktu. "Jamnya diatur, pembuangan sampah dari rumah warga mulai malam jam 8 sampai subuh jam 5, supaya pagi bisa diangkut oleh petugas kebersihan," jelasnya pada Kamis (20/8/2026).
Penyesuaian Jam Operasional Armada
Selain mengatur waktu pembuangan, Pemkot Makassar juga mengarahkan agar jam operasional armada pengangkut sampah disesuaikan untuk menghindari kemacetan. Armada dilarang beroperasi pada jam sibuk di pagi dan siang hari demi kelancaran mobilitas masyarakat. Untuk memastikan penerapan aturan ini, pemimpin wilayah diharapkan aktif turun ke lapangan dan tidak hanya mengandalkan laporan tertulis.
Andi Zulkifly menambahkan bahwa sanksi akan diterapkan bagi warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan. "Para camat dan lurah diminta agar tidak hanya menerima laporan, tapi turun melakukan kontrol di wilayah terkait kebersihan dan keamanan kota," tambahnya.
Digitalisasi Retribusi Sampah Melalui Aplikasi Lontara Plus
Sejalan dengan upaya pembenahan kebersihan, Pemkot Makassar mendorong penggunaan sistem pembayaran retribusi sampah secara digital melalui aplikasi Lontara Plus. Aplikasi ini, yang sebelumnya digunakan untuk pembayaran PBB dan administrasi kependudukan, diharapkan dapat mempermudah warga dan meningkatkan transparansi penerimaan daerah. Beberapa kecamatan, seperti Biringkanaya dan Tamalanrea, telah mulai menerapkan sistem pembayaran digital, termasuk mekanisme QRIS.
Andi Zulkifly menjelaskan, "Untuk pembayaran online ini kita anjurkan, karena jangan sampai uang yang dipegang secara manual nantinya bisa disalahgunakan. Algoritmanya 1x24 jam harus masuk ke dalam kas negara."
Sebelum pembayaran sepenuhnya terintegrasi dalam aplikasi, Pemkot Makassar sedang menyusun database retribusi berbasis Sistem Informasi Manajemen Kelurahan. Pendataan objek retribusi sampah ini akan berfokus pada satuan rumah, bukan berdasarkan jumlah meteran listrik atau objek PBB. "Satuan yang kita gunakan untuk retribusi sampah ini adalah rumah, bukan meteran listrik. Karena dalam satu bangunan biasanya ada dua atau tiga meteran listrik, bahkan lebih kalau rumah kos," jelasnya.
Dengan keakuratan data dan kemudahan pembayaran digital, Pemkot Makassar optimis bahwa kepatuhan masyarakat akan meningkat, penumpukan sampah dapat teratasi, dan target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi sampah dapat tercapai secara terukur. "Ini kan kemudahan untuk pembayaran sehingga kita harapkan ada peningkatan target, ada peningkatan untuk pembayaran sehingga bisa meningkatkan PAD kita," tutupnya.