Pemerintah Indonesia telah mengumumkan sejumlah skema pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat penyerapan stok hunian di Jakarta. Inisiatif ini dianggap sangat penting mengingat adanya keterbatasan lahan dan tingginya permintaan akan rumah di Ibu Kota.
Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kreshnariza Harahap, menekankan bahwa tantangan dalam pembangunan perumahan tidak hanya terletak pada penyediaan unit, tetapi juga pada aksesibilitas hunian yang telah ada bagi masyarakat yang membutuhkannya. "Tetapi, bagaimana memastikan rumah yang sudah tersedia dapat terhubung dengan masyarakat yang membutuhkan melalui dukungan pembiayaan yang tepat," ujarnya saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta Tahun 2026 di Jakarta pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Optimalisasi Stok Hunian yang Tersedia
Pemerintah bersama dengan pelaku usaha di sektor properti berupaya untuk mengoptimalkan stok hunian yang sudah ada. Langkah ini diambil dengan memperluas akses terhadap hunian vertikal yang terjangkau dan terintegrasi dengan sistem transportasi publik. "Ketika produk hunian, pembiayaan, dan kebutuhan masyarakat dapat dipertemukan, maka stok hunian yang ada dapat menjadi bagian dari solusi pemenuhan kebutuhan rumah," tambahnya.
Inisiatif Kebijakan dan Pembiayaan
Pemerintah juga telah meluncurkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian vertikal. Salah satu kebijakan tersebut adalah Keputusan Menteri PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026 yang menetapkan kriteria satuan rumah susun umum. Kebijakan ini memberikan relaksasi dalam hal pembiayaan, termasuk perpanjangan tenor hingga 40 tahun dengan suku bunga 6 persen per tahun atau bunga berjenjang, serta subsidi untuk biaya proses FLPP untuk Rusun Umum.
Untuk wilayah Jabodetabek, harga jual satuan rumah susun umum ditetapkan antara Rp 13 juta hingga Rp 14,5 juta per meter persegi, dengan luas unit berkisar antara 21 hingga 45 meter persegi. Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian vertikal.
Pemerintah juga mendorong skema KPR Susun Inden dan KPR Danantara, di mana KPR Danantara menawarkan suku bunga efektif berjenjang mulai dari 2,75 persen pada tahun pertama hingga ketiga, dan maksimal 12,5 persen pada tahun ke-21 hingga ke-30, dengan tenor kredit hingga 30 tahun. Menurut Kreshnariza, kebijakan pembiayaan ini harus diimbangi dengan kesiapan pengembang dalam menyediakan produk yang sesuai dengan karakteristik masyarakat perkotaan, termasuk generasi muda.