Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengusulkan untuk meningkatkan modal dasar Bank Jakarta dari Rp11,5 triliun menjadi Rp26 triliun. Usulan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas permodalan serta membuka peluang bagi bank pembangunan daerah tersebut untuk memperluas bisnis, termasuk ke pasar internasional.
Perubahan Nama dan Struktur Badan Hukum
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa penguatan modal ini sejalan dengan perubahan nama dan bentuk badan hukum Bank DKI menjadi PT Bank Jakarta Perseroda. Perubahan ini juga mencakup penyesuaian kelembagaan yang diperlukan untuk mendukung pengembangan usaha perbankan.
“Dalam rangka memperkuat kapasitas permodalan dan mendukung pengembangan usaha, modal dasar Bank Jakarta akan ditingkatkan dari sebelumnya Rp 11,5 triliun menjadi Rp 26 triliun, dengan modal disetor sebesar Rp 6,578 triliun,” jelas Pramono di Gedung DPRD DKI Jakarta baru-baru ini. Dengan usulan tersebut, modal dasar Bank Jakarta akan bertambah Rp14,5 triliun atau sekitar 126 persen dari posisi sebelumnya.
Peluang Ekspansi Jaringan Layanan
Pramono menambahkan bahwa Bank Jakarta memiliki kesempatan untuk memperluas jaringan layanan hingga ke luar negeri. Meskipun berkedudukan di Jakarta, bank ini dapat membuka kantor layanan di wilayah lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Dari sisi kelembagaan, tempat kedudukan Bank Jakarta tetap berada di Jakarta, dengan kewenangan membuka kantor layanan di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Menurut Pramono, penguatan kelembagaan sangat penting untuk menyesuaikan dengan perkembangan bisnis dan peraturan perundang-undangan yang ada. Bank Jakarta, yang sebelumnya dikenal sebagai Bank DKI, telah beroperasi sejak 11 April 1961 dan merupakan pionir Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.
“Sebagai bagian dari penguatan kapasitas, dilakukan perubahan nama PT Bank DKI menjadi Bank Jakarta, serta penyesuaian bentuk badan hukum menjadi PT Bank Jakarta Perseroda,” tambah Pramono. Usulan peningkatan modal dasar ini disampaikan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD DKI Jakarta.
Diharapkan, penguatan struktur permodalan ini akan memberikan ruang yang lebih besar bagi Bank Jakarta untuk mengembangkan kegiatan usaha dan memperluas penyaluran kredit. Melalui perubahan kelembagaan dan permodalan, Pemprov DKI Jakarta mempersiapkan Bank Jakarta untuk menjangkau pasar yang lebih luas, meskipun pembukaan kantor di luar negeri tetap harus mengikuti ketentuan dan persetujuan yang berlaku.