BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mempersiapkan perampingan organisasi perangkat daerah (OPD) yang akan mengurangi jumlahnya dari 14 menjadi tujuh. Dalam proses ini, DPRD Jawa Barat mengingatkan pentingnya mengantisipasi kemungkinan terjadinya kelebihan pegawai dan pejabat yang tidak memiliki jabatan. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat bersama dengan Biro Organisasi Pemprov diminta untuk menyusun rencana penataan kepegawaian sebelum perubahan struktur organisasi dilaksanakan.
Risiko Pegawai Nonjob
Ketua Panitia Khusus (Pansus) XX DPRD Jawa Barat, Edi Askari, mengungkapkan bahwa penggabungan OPD dapat menimbulkan masalah dalam hal kepegawaian, karena pegawai dari dua organisasi yang berbeda akan disatukan dalam struktur baru. "Penggabungan OPD juga berdampak pada penataan kantor, aset, sarana prasarana, sistem akuntansi, sistem informasi, hingga perencanaan dan penganggaran. Seluruh aspek itu harus dipersiapkan agar pelayanan publik dan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak terganggu," ujarnya.
Permasalahan yang menjadi perhatian DPRD Jabar adalah kemungkinan jumlah pejabat struktural yang lebih banyak dibandingkan dengan jabatan yang tersedia setelah penggabungan. Ketika dua OPD digabungkan, struktur pimpinan dan unit kerja dapat berubah, yang berpotensi membuat beberapa jabatan tidak lagi ada meskipun pejabat yang mendudukinya masih aktif. Selain itu, penggabungan ini dapat menyebabkan pegawai dengan fungsi atau kompetensi yang serupa terakumulasi dalam satu unit kerja.
Penerapan Bertahap
Edi menegaskan bahwa Pansus tidak ingin kebijakan perampingan OPD justru mengakibatkan pejabat struktural kehilangan jabatan atau berstatus nonjob. Ia menekankan bahwa penataan birokrasi harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi serta kondisi sumber daya manusia yang ada. Dengan demikian, struktur baru dapat berfungsi secara efektif tanpa mengabaikan penempatan aparatur yang terpengaruh oleh perubahan tersebut.
Untuk meminimalisir risiko masalah kepegawaian, Edi mengusulkan agar penerapan peraturan daerah (Perda) mengenai penataan OPD dilakukan secara bertahap. Ia menyarankan agar tahap awal penerapan difokuskan pada tiga OPD pada tahun 2027, terutama bagi OPD yang kepala dinasnya akan memasuki masa pensiun. Namun, rencana penerapan ini tergantung pada kesiapan struktur baru untuk diakomodasi dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. "Kalau tidak berarti ya penerapannya 2028 semuanya," tegas Edi.
Pansus XX DPRD Jabar menilai bahwa perampingan OPD memerlukan persiapan yang matang, karena perubahan struktur akan memengaruhi berbagai aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan. Edi menambahkan bahwa pembahasan di tingkat Pansus tidak hanya berfokus pada nomenklatur, tipologi, dan struktur OPD.