Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) telah memulai proses penataan ratusan aset daerah yang sebelumnya dikuasai oleh pihak lain. Dari total sekitar 800 aset yang diidentifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan direkomendasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), baru satu aset yang berhasil dikembalikan ke tangan pemerintah.
Aset yang telah dikembalikan adalah lahan seluas 49 hektare yang terletak di kawasan Nanga-Nanga, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Sertifikat untuk lahan tersebut diserahkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra, Sugeng Riyanta, kepada Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, pada Selasa (1/9/2026).
Langkah Awal Penataan Aset
Pengembalian lahan ini merupakan langkah awal dalam penataan aset pemerintah daerah. Di kawasan Nanga-Nanga, dari total 1.000 hektare lahan milik pemerintah, masih terdapat sekitar 700 hektare yang belum berada dalam penguasaan Pemprov Sultra. Untuk menangani aset-aset lainnya, Pemprov Sultra bekerja sama dengan Kejati Sultra untuk mendapatkan pendampingan hukum, yang akan disesuaikan dengan status dan masalah hukum yang ada pada masing-masing aset.
Gubernur Andi Sumangerukka menyatakan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi pihak-pihak yang menguasai aset-aset tersebut. “Sebanyak 800 aset ini kita akan laporkan ke Kejati dan meminta pendampingan hukum agar bisa dikelola oleh pemerintah,” ujarnya dalam keterangannya pada Rabu (9/9/2026).
Pemanfaatan Aset untuk Masyarakat
Penataan aset ini juga berkaitan erat dengan upaya untuk memaksimalkan pemanfaatan aset daerah agar dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Aset yang belum dimanfaatkan secara optimal dinilai masih memiliki potensi besar untuk mendukung penerimaan daerah serta kepentingan publik. “Kalau dimanfaatkan, bisa dirasakan oleh masyarakat,” tambah Andi.
Beberapa aset yang menjadi perhatian Pemprov Sultra terletak di lokasi strategis di Kota Kendari, termasuk lahan yang digunakan oleh Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra), tanah yang menjadi lokasi Same Hotel di Jalan Edi Sabara, serta lahan yang digunakan oleh pusat perbelanjaan di Jalan MT Hary. Pemprov Sultra juga menyoroti lahan seluas 7,2 hektare di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, yang saat ini digunakan oleh Yayasan Ummushabri. Untuk aset tersebut, Pemprov Sultra telah memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejati Sultra untuk melakukan pendampingan dan penanganan hukum.
Kepala Kejati Sultra, Sugeng Riyanta, menjelaskan bahwa pemanfaatan aset milik pemerintah oleh pihak lain tetap dimungkinkan asalkan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan. Untuk lahan yang digunakan oleh Yayasan Ummushabri, Kejati Sultra akan berusaha menyelesaikan masalah ini secara persuasif. Jika pihak yang menguasai aset bersedia untuk mengembalikan atau menyesuaikan pemanfaatannya sesuai ketentuan yang berlaku, maka masalah tersebut dapat diselesaikan tanpa perlu proses hukum lebih lanjut. Namun, jika ketentuan tidak dipatuhi, Kejati Sultra tidak menutup kemungkinan untuk mengambil langkah hukum. “Kalau tidak dilaksanakan dengan baik, maka terpaksa kami menggunakan ultimum remedium,” ungkap Sugeng.
Proses penataan sekitar 800 aset ini menunjukkan bahwa masalah aset pemerintah tidak hanya berkaitan dengan pencatatan administrasi, tetapi juga mencakup status penguasaan, pemanfaatan, dan kepastian hukum. Penyelesaian secara bertahap dengan memperhatikan status masing-masing aset sangat penting agar aset daerah dapat dikelola kembali sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat bagi kepentingan publik.