BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 10:04 WIB
Home / Ekonomi / Detail
Ekonomi Rabu, 19 Agt 2026 15:59 WIB

Pemulihan Infrastruktur Dasar Pasca Gempa di NTT Jadi Prioritas Utama Pemerintah

19 Agt 2026, 15:59 WIB 93x dibaca 2 menit baca ekonomi.republika.co.id ekonomi.republika.co.id
S
Shinta Islamadina 93x dibaca · 2 menit baca
Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

Pemerintah Indonesia mengutamakan pemulihan infrastruktur dasar serta pembukaan akses di wilayah yang terkena dampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini diambil agar masyarakat tidak terisolasi dan bantuan dapat segera disalurkan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum telah mengerahkan alat berat ke lokasi bencana sejak hari pertama terjadinya gempa.

“Sejak hari pertama untuk pekerjaan umum langsung terbang ke daerah bencana untuk memastikan alat-alat berat segera di-deploy, segera dikerahkan,” jelas AHY dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta.

Prioritas Penanganan Pascagempa

AHY menjelaskan bahwa penanganan pascagempa dilakukan dengan beberapa prioritas. Tahap pertama adalah membantu proses evakuasi korban yang terdampak. Selanjutnya, pemerintah memastikan tidak ada daerah yang terisolasi akibat kerusakan jalan atau longsor. Dia juga menekankan pentingnya pemulihan infrastruktur dasar, termasuk jaringan air dan listrik, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkena dampak.

“Memulihkan kembali infrastruktur dasar, air, listrik, dan lain sebagainya. Ini harus dipastikan karena itu yang paling mendasar bagi masyarakat,” ungkap AHY. Ia menekankan bahwa pemulihan akses transportasi sangat penting agar bantuan logistik, seperti makanan dan obat-obatan, dapat segera menjangkau masyarakat yang terdampak.

Pembelajaran dari Bencana Sebelumnya

AHY menambahkan bahwa pemerintah belajar dari pengalaman penanganan bencana sebelumnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, di mana beberapa wilayah sempat terisolasi akibat kerusakan akses jalan. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk mengutamakan pemulihan akses dan infrastruktur dasar agar proses penanganan serta distribusi bantuan kepada masyarakat yang terdampak dapat berlangsung lebih cepat.