BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 10:29 WIB
Home / Regional / Detail
Regional Senin, 21 Sep 2026 10:48 WIB

Pendukung Bupati Pati Sudewo Memadati Pengadilan Tipikor Semarang Menjelang Sidang Tuntutan

21 Sep 2026, 10:48 WIB 73x dibaca 2 menit baca regional.kompas.com regional.kompas.com
D
Doni Setiawan 73x dibaca · 2 menit baca
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Jawa Tengah, dipadati gelombang pendukung Bupati Pati nonaktif, Sudewo, Senin (21/9/2026) sekitar pukul 10.05 WIB. (KOMPAS.COM/Muchamad Dafi Yusuf)
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Jawa Tengah, dipadati gelombang pendukung Bupati Pati nonaktif, Sudewo, Senin (21/9/2026) sekitar pukul 10.05 WIB. (KOMPAS.COM/Muchamad Dafi Yusuf)

SEMARANG, KOMPAS.com – Pada pagi hari Senin (21/9/2026), area luar gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Semarang, Jawa Tengah, dipenuhi oleh para pendukung Bupati Pati nonaktif, Sudewo. Mereka hadir untuk mengawal jalannya sidang yang mengagendakan pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Dari pantauan di lokasi, terlihat dua wanita paruh baya yang mengenakan hijab memegang jeruji pagar besi sembari menatap ke dalam kompleks pengadilan. Di sekitar pagar, terlihat banyak ibu-ibu dan simpatisan lainnya yang duduk di trotoar menggunakan tas maupun alas seadanya. Beberapa pendukung juga membawa perlengkapan aksi seperti pengeras suara (toa) yang diletakkan di samping tempat duduk mereka.

Keberadaan Aparat Keamanan

Aparat kepolisian yang mengenakan seragam lengkap juga tampak bersiaga di samping pagar untuk menjaga keamanan dan ketertiban di area sekitar gedung pengadilan. Koordinator Lapangan Saksi Pendukung Sudewo, Tirto Sutirto, menyatakan bahwa sekitar 500 orang loyalis telah berangkat dari Kabupaten Pati menuju Kota Semarang sejak pagi hari.

"Alhamdulillah, untuk bus yang diberangkatkan ngawal support moral Pak Sudewo dari Pati ada 11 unit bus ditambah mobil-mobil pribadi. Ada massa kurang lebih 500-an lah," ungkap Tirto saat ditemui di luar gedung Pengadilan Tipikor Semarang.

Tuntutan dan Indikasi Intervensi Politik

Tirto juga mendesak JPU KPK untuk memberikan tuntutan hukum serendah-rendahnya terhadap Sudewo. "Tuntutan pada sidang hari ini, ini harus JPU menuntut serendah-rendahnya kepada Bapak Sudewo," tegasnya. Ia bahkan menuduh adanya indikasi intervensi politik yang mempengaruhi penetapan hukum terhadap Bupati Pati nonaktif tersebut.

"Yang jelas apabila tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan menggerakkan massa yang lebih besar," tambah Tirto. JPU KPK sendiri telah menjerat Sudewo dengan dakwaan kumulatif yang menggabungkan dua perkara korupsi dalam satu berkas. Pertama, dugaan pemerasan jabatan saat menjabat sebagai Bupati Pati, di mana Sudewo diduga meminta "mahar" dari calon perangkat desa dengan tarif berkisar antara Rp 165 juta hingga Rp 225 juta per orang, mengumpulkan total sekitar Rp 2,49 miliar.

Kedua, terdapat dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek DJKA saat Sudewo menjabat sebagai anggota DPR RI, di mana ia diduga menerima suap dari kontraktor proyek perkeretaapian di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan total penerimaan suap dan gratifikasi mencapai sekitar Rp 3,8 miliar.