BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 10:06 WIB
Home / Ekonomi / Detail
Ekonomi Sabtu, 03 Okt 2026 14:56 WIB

Penerapan Pajak E-Commerce Dimulai, idEA: Dampaknya Masih Belum Jelas

03 Okt 2026, 14:56 WIB 90x dibaca 4 menit baca ekonomi.republika.co.id ekonomi.republika.co.id
D
Doni Setiawan 90x dibaca · 4 menit baca
Foto: Republika/Thoudy Badai
Foto: Republika/Thoudy Badai

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) mengungkapkan bahwa efek dari penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 untuk transaksi perdagangan melalui platform elektronik belum dapat diamati dalam waktu dekat. Mereka memperkirakan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk melihat dampak kebijakan ini terhadap transaksi dan harga barang di platform e-commerce adalah sekitar tiga minggu hingga satu bulan.

Penjelasan Mekanisme Pajak

Ketua Umum idEA, Budi Primawan, menjelaskan bahwa pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan berdasarkan nilai transaksi. Pajak sebesar 0,5 persen akan dikenakan pada transaksi yang dilakukan oleh pedagang yang telah memenuhi batas peredaran bruto yang ditetapkan oleh pemerintah. "Jadi dari transaksinya dibayarkan, lalu setelah ada berapa juta itu akan dikenakan setengah persen dari harganya. Berapapun harganya, itu per transaksi," ujarnya.

Contohnya, jika seorang konsumen melakukan transaksi senilai Rp100 ribu, maka pajak yang dikenakan adalah 0,5 persen dari nilai transaksi tersebut. Hal yang sama berlaku untuk transaksi yang mencapai Rp1 juta.

Dampak Terhadap Harga Barang

Namun, Budi menambahkan bahwa saat ini belum ada data yang cukup untuk menentukan apakah kebijakan ini akan langsung berdampak pada kenaikan harga barang di e-commerce. "Kalau dilihat, mungkin kalau barang-barang yang kecil tidak akan naik. Kalau barang yang besar, mungkin satu bulan lagi baru kita bisa melihat," katanya.

Ia juga menekankan bahwa dampak terhadap konsumen sangat bergantung pada keputusan masing-masing penjual. Penjual memiliki pilihan untuk menanggung beban pajak atau memasukkannya ke dalam perhitungan harga jual barang. "Kalau seller-nya menaikkan harga karena kena pajak, kita tidak tahu. Karena harga di dalam e-commerce itu murni hak seller yang menentukan harganya," jelasnya.

Budi menegaskan bahwa platform e-commerce tidak secara otomatis menetapkan harga barang yang dijual oleh merchant. Setiap penjual memiliki kewenangan untuk menentukan harga produknya sendiri. Ia juga menjelaskan bahwa nilai gross merchandise value (GMV) yang tercatat dalam transaksi e-commerce tidak sama dengan pendapatan yang diterima oleh platform. GMV adalah nilai total transaksi barang yang terjadi di platform.

Pemenuhan Batas Omzet dan Proses Administrasi

Budi juga menjelaskan bahwa salah satu tantangan dalam penerapan PPh Pasal 22 adalah menentukan apakah seorang pedagang telah memenuhi batas omzet yang menjadi dasar pemungutan pajak. Pedagang perlu memberikan pernyataan mengenai apakah omzetnya telah mencapai batas yang ditentukan. Data transaksi dari berbagai platform akan menjadi bagian dari proses administrasi perpajakan.

Seorang pedagang bisa saja memiliki toko di beberapa platform sekaligus. Misalnya, jika seorang pedagang tidak mencapai batas omzet di satu marketplace, tetapi mencapai batas tersebut setelah seluruh transaksi dari berbagai kanal penjualannya diperhitungkan.

Selain itu, pedagang juga dapat menjual melalui media sosial, WhatsApp, toko fisik, atau kegiatan bazar. Oleh karena itu, batas omzet tidak hanya ditentukan berdasarkan transaksi di satu platform e-commerce.

Budi menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan penjelasan kepada pelaku industri bahwa marketplace dapat menggunakan surat pernyataan dari pedagang sebagai dasar untuk menentukan apakah transaksi pedagang tersebut perlu dikenakan pajak.

Rencana Insentif untuk Usaha Mikro dan Kecil

Di sisi lain, Budi mengungkapkan adanya rencana pemberian fasilitas atau insentif bagi pelaku usaha mikro dan kecil serta pedagang yang menjual produk Indonesia. Namun, ketentuan mengenai fasilitas tersebut belum sepenuhnya berlaku. Ia menambahkan bahwa keputusan Menteri dan pembahasan lebih lanjut antara pemerintah dan platform e-commerce masih diperlukan terkait mekanisme pelaksanaannya.

"Yang kena bebas biaya itu adalah usaha mikro dan kecil. Kedua, menjual 100 persen produk Indonesia," jelas Budi. Ia juga menekankan bahwa implementasi ketentuan tersebut tidak sederhana karena setiap marketplace memiliki sistem dan karakteristik data yang berbeda. Pemerintah dan platform masih perlu membahas mekanisme verifikasi merchant yang memenuhi syarat.

Budi mencontohkan bahwa seorang penjual dapat menawarkan produk Indonesia, tetapi pada saat yang sama juga menjual produk impor melalui toko yang sama. Hal ini membuat proses verifikasi menjadi salah satu persoalan yang perlu diselesaikan. "Kalau seller itu kan punya kebebasan untuk menjual apa saja. Makanya itu kita sedang diskusi dengan Kementerian UMKM," tuturnya.

Ia menambahkan bahwa bentuk, besaran, dan mekanisme insentif tersebut masih dalam tahap pembahasan. Demikian pula dengan mekanisme verifikasi merchant yang menjual 100 persen produk Indonesia. "Setiap marketplace punya sistem yang berbeda-beda. Jadi perlu diskusi dengan platform. Jadi belum bisa diverifikasi," jelas Budi. Karena pembahasan masih berlangsung, idEA belum dapat memastikan kapan proses verifikasi merchant dan pemberian insentif tersebut dapat diterapkan secara penuh.