BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 10:07 WIB
Home / Regional / Detail
Regional Rabu, 09 Sep 2026 17:44 WIB

Pengacara Dokter Icha Desak Polda NTT Terapkan Pasal Lebih Berat untuk Kasus Intimidasi

09 Sep 2026, 17:44 WIB 88x dibaca 2 menit baca regional.kompas.com regional.kompas.com
B
Bagas Prakoso 88x dibaca · 2 menit baca
Kuasa hukum keluarga almarhumah dokter Eliza Princila Ututi Pakaenoni atau dokter Icha, Fransisco Bessi, bersama kedua orangtua dan keluarga Dokter Icha (KOMPAS.com/Sigiranus Marutho Bere )
Kuasa hukum keluarga almarhumah dokter Eliza Princila Ututi Pakaenoni atau dokter Icha, Fransisco Bessi, bersama kedua orangtua dan keluarga Dokter Icha (KOMPAS.com/Sigiranus Marutho Bere )

KUPANG – Fransisco Bessi, kuasa hukum keluarga almarhumah dokter Eliza Princila Ututi Pakaenoni, yang dikenal sebagai dokter Icha, mendesak penyidik Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menerapkan Pasal 530 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam kasus dugaan intimidasi yang menimpa dokter Icha. Menurutnya, pasal ini lebih relevan karena berkaitan dengan ancaman yang diduga dilakukan oleh seorang pejabat.

Fransisco menyampaikan, "Yang terpenting adalah seharusnya penerapan Pasal 530 KUHP kalau terkait dengan ancaman bahwa dia sebagai pejabat," saat memberikan keterangan kepada wartawan di kantornya pada Rabu (9/9/2026). Dalam kesempatan itu, ia didampingi oleh orang tua dan anggota keluarga dekat dokter Icha.

Penerapan Pasal yang Tepat

Fransisco menekankan bahwa jika pasal-pasal lain yang memiliki ancaman pidana lebih rendah diterapkan, hal ini berpotensi menghambat penanganan kasus secara maksimal. Ia menegaskan, "Fokus dulu, kenapa penerapan pasal-pasal yang aturan hukumnya minimalis itu tidak maksimal." Ia menambahkan bahwa ancaman dan intimidasi terhadap dokter Icha harus dipahami secara menyeluruh, termasuk mempertimbangkan posisi pihak yang diduga terlibat dalam perbuatan tersebut.

“Yang mengancam dan mengintimidasi dengan ancaman hukuman tujuh tahun, inilah yang harus diterapkan oleh penyidik Polda Nusa Tenggara Timur,” ujarnya.

Kaitkan dengan Ketentuan Penahanan

Fransisco juga mengaitkan penerapan pasal tersebut dengan ketentuan penahanan dalam hukum acara pidana. Ia menjelaskan bahwa ancaman pidana di atas lima tahun dapat menjadi salah satu dasar untuk penahanan, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan pengecualian yang berlaku. "Aturannya, seseorang bisa ditahan, ditetapkan tersangka dan ditangkap itu jika ancaman hukuman di atas lima tahun," jelasnya.

Ia berpendapat bahwa penerapan pasal dengan ancaman pidana yang lebih berat sangat penting dalam kasus ini. Selain itu, ia juga menggarisbawahi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memberikan perlindungan kepada dokter dan tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas mereka. "Dokter Icha ini masih bertugas dan dilindungi dari ancaman atau apa pun itu," ungkapnya.

Fransisco menekankan bahwa perlindungan tersebut tidak hanya berlaku untuk dokter, tetapi juga untuk tenaga kesehatan lainnya seperti bidan dan perawat. "Jadi dokter dan tenaga kesehatan, baik bidan, suster dan seterusnya, itu pun dilindungi," tambahnya. Ia juga menekankan bahwa jika dugaan perbuatan tersebut dilakukan terhadap tenaga kesehatan yang sedang bertugas, ketentuan perlindungan dalam UU Kesehatan harus dipertimbangkan oleh penyidik.

Fransisco berharap agar penyidik tidak hanya melihat kasus ini dari sudut pandang tindakan yang diduga dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan posisi pihak yang terlibat serta status dokter Icha sebagai tenaga kesehatan. "Kami sekarang fokus ke substansi dulu," tegasnya.