BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 10:02 WIB
Home / Regional / Detail
Regional Selasa, 15 Sep 2026 18:09 WIB

Pengasuh Pondok Pesantren di Pati Ditangkap, Kemenag Pertimbangkan Pencabutan Izin

15 Sep 2026, 18:09 WIB 65x dibaca 3 menit baca regional.kompas.com regional.kompas.com
F
Fadil Ramadhan Akbar 65x dibaca · 3 menit baca
Ilustrasi kekerasan seksual.(Unsplash/Anita Monteiro)
Ilustrasi kekerasan seksual.(Unsplash/Anita Monteiro)

PATI, Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pati sedang mengevaluasi kemungkinan pencabutan izin operasional Pondok Pesantren MKA di Kecamatan Kayen. Hal ini menyusul penetapan pengasuh dan pendiri pondok, MKA (47), sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati. Kemenag menunggu tindakan dari pemerintah desa jika mereka merasa keberatan dengan keberadaan pondok tersebut, yang akan menjadi bahan tambahan dalam proses verifikasi.

Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag Pati, Darmanto, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan verifikasi langsung ke lokasi pondok pada Rabu, 9 September 2026. Verifikasi ini dilakukan setelah isu mengenai dugaan kekerasan seksual di pondok tersebut menyebar di media sosial dan memicu aksi unjuk rasa di tempat tersebut. "Kami bersama tim dari PD Pontren Kemenag Kabupaten Pati datang ke lokasi bersama FKPP Kecamatan Kayen, perwakilan keluarga pondok, serta pemerintah desa," ungkap Darmanto.

Kondisi Pondok Terkunci

Saat tim Kemenag tiba, kondisi pondok sudah terkunci dan tidak ada santri atau penghuni di dalamnya. Meskipun demikian, tim mendapatkan izin untuk memasuki lokasi dan memeriksa keadaan di dalamnya. Darmanto menegaskan bahwa pondok tersebut terdaftar secara resmi dalam sistem Education Management Information System (EMIS) Kemenag Kabupaten Pati dan memiliki piagam pendataan dengan nomor statistik.

Menurut Darmanto, fokus utama Kemenag saat ini bukan hanya pada status operasional pondok, tetapi juga pada keberlanjutan pendidikan dan kondisi anak-anak yang terdampak. Kemenag sedang mendata jumlah santri berdasarkan nama dan alamat untuk memastikan kelanjutan pendidikan mereka. "Kami masih menghimpun data by name by address untuk memastikan status keberlanjutan sekolah mereka," jelasnya.

Koordinasi dengan Pihak Berwenang

Kemenag juga berkoordinasi dengan kepolisian dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) untuk memastikan kebutuhan pendampingan serta mendalami kemungkinan adanya korban lain. Berdasarkan data EMIS, terdapat 48 santri yang terdaftar di pondok tersebut, terdiri dari 26 santri laki-laki dan 22 santri perempuan. Namun, angka ini masih perlu diverifikasi dengan kondisi di lapangan.

Darmanto menjelaskan bahwa Kemenag memiliki mekanisme penanganan terhadap pondok pesantren yang diduga terlibat kasus kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan fisik maupun seksual. Ada tiga tahapan rekomendasi yang harus diikuti. Pertama, pondok tidak diperbolehkan menerima santri baru. Kedua, pihak yang diduga melakukan kekerasan tidak boleh beraktivitas di lingkungan pondok. Ketiga, jika ketentuan tersebut dilanggar, Kemenag dapat mengambil langkah untuk mencabut izin operasional pondok pesantren.

Dalam kasus ini, Darmanto menyatakan bahwa saat ini pondok tersebut tidak menjalankan kegiatan. "Posisi sementara tidak ada kegiatan. Karena di lokasi saat ini sudah lock dan tidak ada kegiatan, kami tinggal menunggu verifikasi ulang atau visitasi serta berkas permohonan resmi dari pemerintah desa setempat," tambahnya.

Kemenag juga membuka peluang untuk mempercepat proses pencabutan izin setelah MKA ditetapkan sebagai tersangka. "Apabila sudah ditetapkan tersangka, proses pencabutan izin operasional bisa dipercepat tanpa harus melewati tahapan panjang," kata Darmanto. Pencabutan izin operasional merupakan kewenangan Kemenag Pusat, sedangkan Kemenag Kabupaten Pati bertugas melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi berdasarkan kondisi di lapangan.

Kemenag kini menunggu langkah dari pemerintah desa setempat. Jika pemerintah desa mengirimkan surat keberatan resmi mengenai keberadaan pondok, dokumen tersebut dapat menjadi bahan tambahan dalam proses verifikasi. Darmanto menambahkan bahwa koordinasi dengan Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) dan pemerintah desa akan terus dilakukan. "Jika Pemdes memberikan surat permohonan resmi, prosesnya bisa bergerak cepat seperti penutupan pondok di Trangkil atau Gembong sebelumnya," tutupnya.

Kemenag juga menyerahkan proses asesmen psikososial kepada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). "Jika dari PPA menyarankan adanya asesmen, Kemenag siap proaktif memfasilitasi data dan kerja samanya," pungkas Darmanto.