BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 10:04 WIB
Home / Regional / Detail
Regional Senin, 21 Sep 2026 23:21 WIB

Pengawasan Ketat KKP Terhadap Impor Udang di Jawa Timur

21 Sep 2026, 23:21 WIB 79x dibaca 2 menit baca surabaya.kompas.com surabaya.kompas.com
N
Nadia Stevani Putri 79x dibaca · 2 menit baca
Dirjen PSDKP KKP Pung Nugroho didampingi pejabat KKP Saat melakukan penyegelan komoditas perikanan Impor Udang Vaname di PT BMI Lamongan. KOMPAS.com/Eko Nur Syahputro
Dirjen PSDKP KKP Pung Nugroho didampingi pejabat KKP Saat melakukan penyegelan komoditas perikanan Impor Udang Vaname di PT BMI Lamongan. KOMPAS.com/Eko Nur Syahputro

LAMONGAN - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap adanya dugaan jaringan impor udang besar-besaran di Jawa Timur dengan target pengawasan yang mencapai lebih dari 1.000 ton. Operasi ini dimulai dengan penyegelan 144 ton udang vaname impor di PT Bumi Menara Internusa (BMI) yang terletak di Kabupaten Lamongan pada Senin sore, 21 September 2026.

Penyegelan dilakukan di fasilitas cold storage PT BMI yang berada di Jalan Panglima Sudirman No. 40, Desa Rejosari, Kecamatan Deket, Lamongan. Tindakan ini diambil berdasarkan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 66 C Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, serta Pasal 17 dan Pasal 20 dari Permen KP Nomor 4 Tahun 2025.

Rencana Pengawasan Lanjutan

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, menyatakan bahwa penemuan 144 ton udang di Lamongan merupakan langkah awal dari pengawasan maraton yang akan dilakukan di berbagai lokasi di Jawa Timur. "144 ton yang kami periksa ada di dalam dan telah kami segel, ini akan kami tindak lanjuti untuk proses selanjutnya. Ini bagian dari operasi besar yang menyasar total lebih dari 1.000 ton udang impor," ungkap Pung di lokasi penyegelan.

Dia menambahkan bahwa tim pengawas KKP telah mempersiapkan peta pengawasan untuk wilayah lain, termasuk rencana inspeksi mendadak terhadap sekitar 800 ton udang impor di Pasuruan. Selain itu, KKP juga berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk menyelidiki transaksi impor ini.

Investigasi dan Sanksi

Pung menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk menyelidiki kemungkinan adanya kerugian negara terkait sektor perpajakan serta penyalahgunaan izin impor. "Kami membawa tim dari pajak, Direktorat Jenderal Pajak. Artinya apa? Ini serius," tegasnya.

Mengenai sanksi hukum yang mungkin dikenakan kepada manajemen PT BMI, Pung menyampaikan bahwa PSDKP KKP saat ini sedang mendalami Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk menentukan jenis pelanggaran yang terjadi. "Terkait ini nanti apakah baru pertama kali dia impor atau berapa kali, kami akan dalami. Mengenai apakah ini masuk di unsur pidana atau administrasi, saat ini kami belum bisa menjawab. Yang jelas nanti dari hasil pemeriksaan selanjutnya dan pendalaman dari tim kami," jelasnya.

Dengan langkah-langkah ini, KKP berupaya untuk melindungi industri perikanan lokal dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.