BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 10:04 WIB
Home / Regional / Detail
Regional Jumat, 28 Agt 2026 16:47 WIB

Penghentian Sementara Operasional 15 SPPG di Riau oleh BGN

28 Agt 2026, 16:47 WIB 91x dibaca 2 menit baca regional.kompas.com regional.kompas.com
R
Rizky Ananta 91x dibaca · 2 menit baca
Ilustrasi program makan bergizi gratis (MBG). (KOMPAS.com/M. Elgana Mubarokah)
Ilustrasi program makan bergizi gratis (MBG). (KOMPAS.com/M. Elgana Mubarokah)

PEKANBARU - Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengambil langkah untuk menghentikan sementara operasional 15 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di Provinsi Riau. Keputusan ini diambil sebagai sanksi administratif setelah teridentifikasi sejumlah pelanggaran yang berkaitan dengan kelengkapan data dan kepatuhan terhadap sistem pelaporan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penghentian operasional ini diatur dalam surat BGN Nomor 3758/D.TWS/08/2026 yang dikeluarkan pada 24 Agustus 2026.

Surat tersebut menjelaskan bahwa SPPG yang terpengaruh tidak memiliki Surat Penetapan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang valid. Sebagai akibat dari situasi ini, BGN memutuskan untuk menghentikan semua hak operasional SPPG selama maksimal 10 hari kalender sejak surat tersebut diterbitkan.

Penyebab Penghentian Operasional

Kepala KPPG Pekanbaru, Syartiwidya, mengonfirmasi bahwa penghentian operasional terhadap 15 SPPG tersebut disebabkan oleh keterlambatan dalam penginputan data ke dalam sistem yang digunakan untuk program MBG. “Iya, karena mereka lambat dalam mengisi SIPGN tentang data kelompok penerima manfaat,” ungkap Syartiwidya.

SIPGN adalah sistem yang dirancang untuk mengelola data program Makan Bergizi Gratis, termasuk pendataan kelompok penerima manfaat yang menjadi fokus utama program tersebut. Hingga saat ini, belum ada informasi lebih lanjut mengenai apakah semua SPPG yang terkena sanksi telah menyelesaikan kekurangan administrasi mereka.

Pelanggaran yang Ditemukan

Surat dari BGN menyebutkan bahwa masalah utama yang menyebabkan penghentian sementara operasional 15 SPPG di Riau adalah ketidaklengkapan dokumen penetapan KPM yang sah. Hal ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan keabsahan data penerima manfaat program. Selain itu, keterlambatan dalam pengisian SIPGN juga menjadi faktor utama yang menyebabkan sanksi administratif tersebut.

Ke-15 SPPG yang terpengaruh tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Riau, antara lain: Bengkalis, Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, dan Siak.

BGN menegaskan bahwa penghentian sementara ini dapat dicabut jika SPPG memenuhi semua persyaratan administratif yang ditentukan. Salah satu syarat utama adalah penyerahan Surat Penetapan Kelompok Penerima Manfaat yang sah dan telah diverifikasi oleh Kepala KPPG. Setelah proses verifikasi, dokumen tersebut akan diteruskan kepada Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan untuk evaluasi lebih lanjut.

Dalam surat tersebut juga diingatkan bahwa kepala SPPG diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh proses pembayaran melalui Virtual Account (VA) dalam waktu 1x24 jam untuk periode operasional sebelum surat diterbitkan. BGN menekankan bahwa jika hingga batas waktu sanksi berakhir SPPG belum menyampaikan dokumen yang diperlukan, maka sanksi akan ditingkatkan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi.