Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berupaya memperkuat konektivitas transportasi nasional dengan melaksanakan angkutan perintis selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat di wilayah-wilayah yang tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP).
Antara tahun 2025 dan 2026, layanan angkutan perintis telah melayani total 13.543.851 penumpang. Rincian menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terdapat 8.740.775 penumpang, sedangkan pada tahun 2026, berdasarkan data sementara, jumlah penumpang mencapai 4.803.076. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan, “Layanan angkutan perintis menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat di wilayah yang belum terlayani secara optimal tetap memiliki akses transportasi. Perintis masih membutuhkan dukungan dari pemerintah, mengingat rute-rute tersebut secara ekonomis belum memadai.”
Rincian Layanan Angkutan Perintis
Pada sektor penyeberangan, angkutan perintis mencatat 993.700 penumpang pada tahun 2025 dan 760.700 penumpang hingga September 2026, dengan total 265 lintasan pada tahun 2026. Untuk angkutan jalan, terdapat 841.096 penumpang pada tahun 2025 dan 459.665 penumpang hingga April 2026, dengan peningkatan cakupan layanan dari 309 trayek pada tahun 2025 menjadi 313 trayek pada Juni 2026. Di sektor perkeretaapian, layanan kereta api perintis melayani 5.259.159 penumpang pada tahun 2025 dan 2.380.092 penumpang pada tahun 2026 di enam layanan yang tersebar di Aceh, Sumatra Barat, Jawa Tengah, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, dan Sulawesi Selatan. Angkutan laut perintis juga mencatat 1.314.801 penumpang pada tahun 2025 dan 951.977 penumpang hingga September 2026, dengan jangkauan 107 trayek.
Pentingnya Transportasi untuk Kesejahteraan Masyarakat
Dalam sektor transportasi udara, Kemenhub mengoperasikan 266 rute penerbangan perintis dan 47 rute jembatan udara pada tahun 2025. Pada tahun 2026, jumlah tersebut berkurang menjadi 262 rute penerbangan perintis dan tetap 47 rute jembatan udara, dengan total penumpang mencapai 332.019 orang pada tahun 2025 dan 250.642 orang hingga September 2026. Menhub Dudy menekankan bahwa transportasi memiliki peran krusial dalam memberikan akses kepada masyarakat terhadap kebutuhan dasar dan aktivitas ekonomi. “Transportasi bukan hanya urusan mobilitas melainkan juga instrumen keadilan sosial yang menentukan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, dan kesempatan ekonomi,” ujarnya.
Untuk memastikan keberlanjutan layanan di wilayah yang belum menguntungkan secara komersial, pemerintah memberikan subsidi transportasi serta menerapkan Kewajiban Pelayanan Publik atau Public Service Obligation (PSO). Melalui skema ini, pemerintah mendukung penyediaan layanan transportasi agar masyarakat tetap dapat melakukan perjalanan dengan biaya yang terjangkau meskipun permintaan penumpang belum cukup untuk mendukung operasional secara mandiri. Di sektor transportasi darat, subsidi diberikan melalui skema buy the service (BTS) untuk angkutan umum perkotaan serta subsidi angkutan barang. Program BTS direncanakan menjangkau 10 kota pada tahun 2025 dan enam kota pada tahun 2026, dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan layanan angkutan massal yang handal sekaligus membangun kemandirian dalam pembiayaan dan pengelolaan transportasi di daerah.