JAKARTA – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dianggap memiliki kesempatan untuk berkembang sebagai aktor ekonomi yang terhubung dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta perusahaan swasta. Nurdin Halid, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, mengusulkan agar hubungan ini dibangun melalui kerjasama bisnis sehingga koperasi tidak hanya sekadar dibentuk secara administratif.
Pentingnya Kegiatan Usaha Produktif
Nurdin Halid menjelaskan bahwa pengembangan KDKMP dapat menjadi salah satu cara untuk merealisasikan prinsip ekonomi gotong royong yang tercantum dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945. Ia menekankan bahwa koperasi harus memiliki kegiatan usaha yang produktif agar dapat tumbuh menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. “Sehingga koperasi tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi tumbuh sebagai kekuatan ekonomi rakyat yang mandiri, produktif, dan berdaya saing,” ujarnya.
Regulasi yang Mendukung Kerja Sama
Menurut Nurdin, Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 mengandung prinsip usaha bersama dan asas kekeluargaan. Ia berpendapat bahwa kedua prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui hubungan usaha antara koperasi, BUMN, dan badan usaha swasta. “Momentum sekarang karena Presiden Prabowo justru sedang menjalankan Ekonomi Konstitusi. Koperasi melalui KDKMP menjadi kekuatan ekonomi rakyat banyak. Dan antara mengoptimalkan seluruh BUMN sebagai mesin penggerak utama ekonomi nasional,” tambahnya.
Nurdin menilai bahwa hubungan antara koperasi, BUMN, dan perusahaan swasta saat ini masih banyak dilakukan melalui imbauan atau dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Ia mengusulkan agar pola tersebut dikembangkan menjadi hubungan bisnis yang nyata dan memberikan nilai tambah bagi koperasi serta anggotanya. Untuk itu, Nurdin menyarankan agar kerjasama antar pelaku ekonomi diperkuat melalui pembaruan regulasi yang lebih jelas.
“Sampai sekarang sistem ekonomi gotong royong antara tiga pelaku ekonomi, yaitu koperasi, BUMN, dan usaha swasta, hanya dirumuskan sebagai imbauan dan sebatas dukungan program CSR kepada koperasi dan UMKM. Seharusnya bersifat wajib karena hal itu merupakan perintah Konstitusi,” tegasnya.
Nurdin menjelaskan bahwa semangat kekeluargaan dapat diwujudkan melalui dua bentuk kerja sama. Pertama, kerjasama internal antar anggota koperasi. Kedua, kerjasama eksternal antara koperasi dengan lembaga di luar koperasi, terutama BUMN dan badan usaha swasta. “Khusus kerja sama koperasi dengan BUMN dan badan usaha swasta harus dirumuskan secara tegas dalam UU Koperasi baru. Kewajiban bekerja sama itu juga harus dirumuskan dalam UU BUMN dan UU Kadin. Tapi, kerja sama dimaksud bukan terkait program CSR, melainkan kerja sama bisnis,” jelasnya.
Nurdin menambahkan bahwa kerja sama bisnis tersebut dapat membuka akses koperasi terhadap pasar dan jaringan usaha yang lebih luas. Dengan adanya keterhubungan ini, KDKMP diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi di tingkat desa, tetapi juga memiliki peluang untuk terlibat dalam rantai usaha yang lebih besar. Sebagai anggota pimpinan Komisi VI DPR RI, Nurdin menyatakan bahwa penguatan koperasi perlu menjadi fokus dalam pembaruan UU Koperasi.
Ia meyakini bahwa KDKMP dapat dikembangkan sebagai simpul ekonomi masyarakat desa yang memiliki hubungan usaha dengan BUMN dan sektor swasta. “Kita ingin Ekonomi Konstitusi tidak hanya menjadi konsep, tetapi diwujudkan dalam hubungan usaha yang nyata. KDKMP harus menjadi kekuatan ekonomi rakyat dalam ekosistem gotong royong yang terintegrasi, sehingga mampu menciptakan nilai tambah, memperkuat kemandirian koperasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Nurdin.
Pernyataan tersebut disampaikan Nurdin setelah melakukan kunjungan kerja spesifik di Makassar pada Jumat (28/8/2026). Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Koperasi, Universitas Hasanuddin, KDKMP, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Dinas Koperasi Sulawesi Selatan, dan BUMN. Dalam kunjungan tersebut, Nurdin menekankan pentingnya dukungan terhadap pengembangan koperasi dengan model bisnis yang konkret dan berharap KDKMP dapat meningkatkan kapasitas usaha agar manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.