BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 09:37 WIB
Home / Ekonomi / Detail
Ekonomi Rabu, 26 Agt 2026 13:34 WIB

Penjelasan Ahli tentang Penundaan Transaksi dalam Sistem Keuangan

26 Agt 2026, 13:34 WIB 110x dibaca 2 menit baca ekonomi.republika.co.id ekonomi.republika.co.id
R
Rizky Ananta 110x dibaca · 2 menit baca
Foto: Dok Freepik
Foto: Dok Freepik

Penundaan transaksi yang terjadi di perbankan dalam situasi tertentu merupakan bagian dari upaya pencegahan serta penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ahli TPPU, Yunus Husein, menjelaskan bahwa kewenangan untuk menunda transaksi tersebut memiliki batasan dan landasan hukum yang jelas, sehingga tidak selalu menunjukkan adanya tindakan pidana oleh nasabah.

“Bank memiliki kewenangan untuk menunda transaksi selama lima hari, tetapi alasan penundaan tersebut harus bersifat limitatif,” ujar Yunus dalam keterangannya pada Rabu (26/8/2026). Ia menambahkan bahwa Pasal 26 UU TPPU memberikan hak kepada penyedia jasa keuangan, termasuk bank, untuk menunda transaksi dengan batas waktu maksimal lima hari kerja dalam kondisi tertentu. Hal ini termasuk ketika ada dugaan bahwa harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana masuk ke dalam rekening atau rekening digunakan untuk menampung hasil tindak pidana.

Proses Penelusuran Transaksi

Yunus menjelaskan bahwa penundaan transaksi merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyedia jasa keuangan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Sementara itu, tindakan yang diatur dalam Pasal 70 UU TPPU berada dalam ranah kewenangan aparat penegak hukum.

Dalam kasus yang melibatkan rekening Bank Mandiri yang terkait dengan pengumpulan dana Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Polda Metro Jaya sebelumnya menginformasikan bahwa tindakan yang diambil adalah penundaan transaksi selama lima hari kerja, bukan pemblokiran. Pihak kepolisian juga menyatakan bahwa transaksi akan dibuka kembali jika tidak ditemukan unsur pidana dan dana dalam rekening tetap utuh.

Memahami Penundaan sebagai Proses

Yunus menekankan bahwa penundaan transaksi dalam konteks tersebut harus dipahami sebagai bagian dari proses penelusuran, bukan sebagai indikasi bahwa pemilik rekening telah melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, penundaan yang dilakukan oleh bank berdasarkan kewenangannya dalam UU TPPU tidak serta-merta menunjukkan adanya kesalahan atau tindakan pidana dari nasabah. Penentuan adanya unsur pidana tetap menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan.