Direktur dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menegaskan bahwa nasabah memiliki hak atas rekening yang mereka miliki dalam sistem perbankan, sesuai dengan Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pernyataan ini disampaikan Huda terkait dengan pemblokiran rekening yang dialami oleh koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) oleh Bank Mandiri.
Huda menyatakan, "Nasabah berhak menarik uang, mendapatkan informasi, dan sebagainya terkait dengan rekening yang dimilikinya." Ia menekankan bahwa bank seharusnya hanya bertindak sebagai penjaga uang yang disimpan dalam bentuk rekening. Oleh karena itu, tindakan pemblokiran secara sepihak oleh pihak bank dianggap melanggar hak nasabah yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan serta hak konsumen.
Kasus Pemblokiran Rekening
Menurut Huda, pemblokiran yang dilakukan oleh Bank Mandiri terhadap rekening AMPB adalah berdasarkan permintaan dari Aparat Penegak Hukum (APH). Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. "Ini yang terjadi dari kasus pemblokiran rekening AMPB oleh Bank Mandiri atas dasar permintaan Aparat Penegak Hukum (APH)," jelasnya.
Ketentuan Hukum Terkait Pemblokiran
Huda menjelaskan bahwa pemblokiran rekening memang diperbolehkan dalam kondisi tertentu, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, hal ini harus disertai dengan pemberitahuan mengenai masalah yang menjadi tindak pidana. Jika tidak ada salah satu dari dua hal tersebut, maka baik bank maupun APH yang meminta pemblokiran dapat dianggap melanggar undang-undang yang berlaku.
Dengan demikian, penting bagi nasabah untuk memahami hak-hak mereka dalam sistem perbankan agar dapat melindungi kepentingan mereka dalam situasi serupa di masa mendatang.