BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 09:47 WIB
Home / Ekonomi / Detail
Ekonomi Kamis, 27 Agt 2026 13:40 WIB

Pentingnya Penerapan SOP dalam Program Makan Bergizi Gratis untuk Mencegah Keracunan

27 Agt 2026, 13:40 WIB 103x dibaca 2 menit baca ekonomi.republika.co.id ekonomi.republika.co.id
R
Reyhan Arifin 103x dibaca · 2 menit baca
Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa banyaknya kasus gangguan kesehatan yang terjadi akibat makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebabkan oleh penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang tidak dilaksanakan secara optimal. Kepatuhan terhadap SOP dianggap sangat penting untuk memastikan bahwa makanan yang disajikan kepada penerima manfaat tetap aman dan bergizi.

Kepala BGN, Sudaryono, menyatakan bahwa sejumlah temuan menunjukkan bahwa SOP di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum diterapkan secara konsisten. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari cara penyimpanan makanan hingga kebersihan dan penggunaan peralatan saat memproses makanan.

Kurangnya Pengawasan di Dapur

Sudaryono menegaskan, “Saya kira begini, dari banyak kasus adanya gangguan kesehatan keracunan makanan itu banyak di antaranya atau hampir semua itu karena tidak melaksanakan SOP. SOP tidak dilaksanakan.” Ia menambahkan bahwa SOP yang harus dipatuhi mencakup aspek penyimpanan makanan dan kebersihan tangan. Keberadaan kepala SPPG di dapur sangat penting untuk memastikan bahwa semua prosedur tersebut diikuti oleh petugas.

Beberapa temuan juga menunjukkan bahwa kepala SPPG seringkali tidak berada di lokasi saat dapur beroperasi. Padahal, kepala SPPG bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses pengolahan makanan berjalan sesuai dengan ketentuan. “Dan beberapa temuan itu bahkan ada yang kepala SPPG-nya itu tidak berada di tempat. Dia kan pemimpin di dapur itu memastikan bahwa SOP dijalankan,” jelas Sudaryono.

Penegakan Jam Kerja dan Rantai Komando

Oleh karena itu, BGN menetapkan agar jam kerja kepala SPPG mengikuti jam operasional dapur. Kepala SPPG diwajibkan hadir di lokasi ketika proses pengolahan makanan berlangsung agar pengawasan dapat dilakukan secara langsung. Ketentuan ini juga terkait dengan status kepala SPPG sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). BGN menilai bahwa kepala SPPG harus menjalankan tugasnya di lokasi kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Jadi kami telah mengeluarkan jam ASN PPPK SPPI, ya kepala dapur SPPG, adalah jam operasional dapur. Lho, kalau dia nggak ada di situ terus apa gunanya dia di situ?” ungkap Sudaryono. BGN juga menerapkan mekanisme rantai komando jika kepala SPPG berhalangan hadir. Jika kepala SPPG tidak dapat bertugas, pengawasan dapat dilanjutkan oleh pengawas gizi, dan jika pengawas gizi juga tidak hadir, akuntan akan mengambil alih. Namun, jika ketiga posisi tersebut tidak dapat hadir secara bersamaan, dapur tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan memasak.

“Kalau tiga pemimpin ini nggak bisa hadir di jam operasional maka dapur tidak boleh operasional,” tegas Sudaryono.