Bea Cukai Jakarta mencatat penindakan terhadap 59,8 juta batang rokok ilegal sepanjang tahun 2026, dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp46,79 miliar. Tindakan ini dianggap perlu untuk dilanjutkan hingga ke tingkat produsen, distributor, dan pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari bisnis rokok ilegal tersebut.
Dampak Peredaran Rokok Ilegal
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyatakan bahwa peredaran rokok ilegal berdampak negatif terhadap penerimaan negara, karena produk tersebut beredar tanpa memenuhi kewajiban cukai. “Akibatnya, bukan hanya negara yang dirugikan, tetapi banyak pihak dalam rantai pasok industri rokok yang menjalankan usahanya secara legal,” ungkap Abdullah di Jakarta pada Kamis (10/9/2026). Ia mendukung langkah Bea Cukai dalam menindak peredaran rokok ilegal di Jakarta dan menekankan pentingnya memperkuat upaya pemberantasan tersebut.
Pentingnya Penegakan Hukum Menyeluruh
Abdullah menekankan bahwa penindakan harus dilakukan hingga ke produsen dan pemodal yang mendapatkan keuntungan dari peredaran rokok ilegal. Ia juga menyoroti pentingnya penelusuran aliran dana dari kegiatan tersebut untuk mengidentifikasi kemungkinan keterkaitannya dengan aktivitas ilegal lainnya. “Penegakan hukum yang menyeluruh ini penting untuk melindungi kepentingan masyarakat, pelaku usaha yang patuh, dan negara,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro, menambahkan bahwa penindakan terhadap barang kena cukai ilegal oleh Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta berhubungan erat dengan upaya menjaga penerimaan negara. “Kami mengapresiasi Pak Kakanwil yang telah membantu penerimaan negara,” katanya di Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Kemayoran, Rabu (9/9/2026).
Anggota Komisi III DPR RI, Syarifuddin Sudding, juga menegaskan bahwa peredaran rokok ilegal harus ditangani melalui penegakan hukum yang menyasar seluruh rantai distribusinya. “Peredaran rokok ilegal tidak hanya menyebabkan kehilangan penerimaan negara, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat,” jelas Sudding. Ia menyebutkan bahwa rokok tanpa cukai masih banyak ditemukan di berbagai daerah, khususnya di kawasan industri, sehingga penindakan perlu menyasar semua pihak yang terlibat dalam rantai distribusi tersebut.
Sudding menekankan pentingnya penelusuran distributor besar agar penindakan tidak hanya dilakukan di tingkat pengecer. “Produsennya yang menerima manfaat dari rokok-rokok ilegal ini harus dimintai pertanggungjawaban hukum,” tegasnya.
Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Hendri Darnadi, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menindak hingga pihak yang memperoleh manfaat akhir dari peredaran rokok ilegal. “Komitmen kami adalah akan kejar sampai ujungnya untuk memberikan efek jera. Kami kejar sampai penerima manfaat akhir,” kata Hendri. Ia juga menambahkan bahwa meskipun karakteristik wilayah dan kondisi yang dihadapi berbeda-beda, Bea Cukai di berbagai daerah memiliki tujuan yang sama dalam memberantas rokok ilegal.