BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 14:16 WIB
Home / Regional / Detail
Regional Minggu, 23 Agt 2026 01:16 WIB

Perjuangan Pemulung Perempuan di TPA Terjun: Taruh Nyawa Demi Kehidupan

23 Agt 2026, 01:16 WIB 82x dibaca 5 menit baca medan.kompas.com medan.kompas.com
Z
Zahra Asma Nabila 82x dibaca · 5 menit baca
Zuraida (58) pemulung di TPA Terjun saat mencari sampah di dekat ekskavator, Selasa (21/7/2026)(Rahmat Utomo/Kompas.com)
Zuraida (58) pemulung di TPA Terjun saat mencari sampah di dekat ekskavator, Selasa (21/7/2026)(Rahmat Utomo/Kompas.com)

MEDAN - Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terjun, Kota Medan, perempuan pemulung menjalani setidaknya tiga peran penting dalam hidup mereka: sebagai ibu, tulang punggung keluarga, dan penjaga lingkungan yang mendukung pengelolaan sampah kota. Namun, mereka masih belum mendapatkan perlindungan kerja yang memadai. Setiap kali memilah sampah, mereka terancam oleh berbagai bahaya, seperti tersenggol ekskavator, tertusuk gancu, atau terkena material berbahaya seperti air keras dan pecahan kaca. Biaya pengobatan akibat kecelakaan harus ditanggung sendiri, dan bagi yang tidak memiliki uang, terpaksa harus berutang.

Risiko yang Mengintai Setiap Hari

Meski waktu menunjukkan pukul 17.10 WIB, Zuraida (58) masih aktif memilah sampah yang dijatuhkan oleh ekskavator setelah truk pengangkut sampah melakukan pemindahan. Sejak pukul 09.00 WIB, ia telah bekerja mengambil plastik, kardus, dan botol dari puncak gunungan sampah. Aktivitas ini bukan hal baru baginya, karena sejak tahun 1992, Zuraida telah menggantungkan hidup di lokasi yang terletak di Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Di TPA yang memiliki luas 13,8 hektar dan ketinggian gunungan sampah mencapai 50 meter ini, Zuraida selalu waspada terhadap gerakan operator ekskavator. Pengalamannya membuatnya tidak boleh lengah; pada tahun 2010, ia pernah tersenggol oleh alat berat tersebut.

“Ekskavator itu rupanya tiba-tiba muter balik, awak di sampingnya, kenaklah. Badan memang tidak luka, hanya terkeler aja, bengkak, berem gitu di pinggang,” ungkap Zuraida. Setelah kecelakaan tersebut, ia memilih untuk berobat ke tukang urut karena tidak memiliki cukup uang, dan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimilikinya tidak mencakup kecelakaan kerja. Akibatnya, ia terpaksa berhenti bekerja selama tiga bulan, sementara penghasilan dari memulung berkisar antara Rp 70.000 hingga Rp 90.000 per hari, menjadi satu-satunya sumber pendapatan untuk menghidupi empat anak perempuannya.

Perlindungan yang Diharapkan

“Untung ada bantuan juga kawan-kawan pemulung lainnya, dikutipkan, dikasihkan ke saya,” tambahnya. Selain risiko dari ekskavator, Zuraida juga mengalami luka akibat gancu yang digunakannya setiap hari. Ia pernah tersiram air keras dari sampah pabrik, yang menyebabkan luka di pahanya. “Kesiram air keras paha awak, lukalah. Enggak dibawa ke rumah sakit, berobat sendiri aja, bawa klinik,” jelasnya.

Untuk melindungi diri, Zuraida menggunakan bedak dingin untuk menghindari sengatan matahari, mengenakan baju berlapis tiga, sarung tangan, dan sepatu boots. Namun, ia merasa perlindungan tersebut masih belum cukup. “Kita kerja kan udah jelas pastinya ada kecelakaannya. Kalau ada bantu-bantuan gitu (jaminan ketenagakerjaan) kan lumayan, lebih tenang kerjanya,” harapnya.

Pengalaman serupa juga dialami oleh Nola Alda (19), pemulung termuda di TPA Terjun, yang telah terbiasa mencari barang berharga sejak kelas tiga sekolah dasar. Nola biasanya mencari plastik, botol, dan gelas air mineral dari tumpukan sampah. Penghasilannya berkisar Rp 70.000 per hari jika bekerja sendiri, dan bisa mencapai Rp 200.000 jika bersama orangtuanya. Nola memilih memulung untuk membantu ekonomi keluarga, terutama karena dua adiknya masih bersekolah.

“Pernah, kena kayu. Kayu terangkat dari ini beko, enggak nampak. Terlukalah tapi nggak ditanggung BPJS, bayar pakai uang bapak,” ceritanya. Meskipun tidak memiliki perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, Nola menyadari pentingnya jaminan sosial untuk mengatasi biaya pengobatan jika terjadi kecelakaan.

Kecelakaan yang Menjadi Utang

Turiah (45), pemulung lainnya di TPA Terjun, juga mengalami kecelakaan serupa ketika kakinya terluka akibat gancu. Awalnya, ia hanya mengobati lukanya dengan salep, namun infeksi membuat luka tersebut semakin parah hingga harus dioperasi. Tanpa perlindungan dari BPJS Kesehatan, Turiah terpaksa meminjam uang kepada keluarganya untuk biaya pengobatan.

“Saya terpaksa membiayai pengobatan ini dengan pinjam sama keluarga dan ada juga dibantu teman-teman pemulung lainnya,” ujarnya. Cerita Zuraida, Nola, dan Turiah mencerminkan risiko yang dihadapi para pemulung di TPA Terjun setiap hari. Mereka tidak hanya berisiko mengalami kecelakaan, tetapi juga rentan terhadap berbagai penyakit akibat bekerja di lingkungan yang tidak sehat.

Ketua Ikatan Pemulung Indonesia (IPI) Kota Medan, Sugianta, menegaskan bahwa perlindungan kerja masih menjadi isu utama bagi pemulung. Di Kota Medan, terdapat sekitar 16.000 pemulung yang belum memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan, dengan sekitar 1.200 pemulung di TPA Terjun, setengah di antaranya adalah perempuan. “Dari jumlah keseluruhan itu yang ter-cover BPJS Ketenagakerjaan baru hampir nol persen aja yang punya,” ungkap Sugianta.

Dalam diskusi yang diadakan di bawah TPA Terjun, Sugianta menyatakan bahwa pemulung memiliki kontribusi besar dalam pengelolaan sampah di Kota Medan, mampu memilah sekitar 30 persen dari total sampah yang dibuang setiap hari. “Tapi kalau kami kena duri ikan, kami rasakan sendiri, kena jarum infus, kami rasakan. Kena pecahan kaca, kami rasakan,” tambahnya.

Diskusi tersebut juga dihadiri oleh pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, pegiat lingkungan, tenaga kesehatan, dan jurnalis, bertujuan untuk mendorong pengakuan terhadap pemulung sebagai pekerja hijau dan memperluas perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal. Sugianta berharap negara hadir untuk melindungi mereka, mengingat pemulung membantu mengurangi beban pemerintah dalam pengelolaan sampah.

“Pemulung membantu mengurangi pekerjaan pemerintah dalam mengelola sampah. Kami memang pemulung, tetapi kami juga penggiat lingkungan. Harapan kami sederhana, BPJS Ketenagakerjaan bisa menjadi hak bagi para pemulung,” ujarnya.

Koordinator Wilayah Barat Society of Indonesian Environmental Journalists, Dewantoro, menekankan bahwa perlindungan sosial bukan hanya penting, tetapi juga cara pandang terhadap pekerjaan pemulung yang sering kali dinilai negatif. “Kalau kita bicara ekonomi sirkular, coba lihat Jepang. Pengelolaan sampah mereka sudah sangat maju,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa sistem pengelolaan sampah tidak dapat disebut berkelanjutan jika para pekerja yang berperan penting di dalamnya tidak mendapatkan perlindungan. “Keberlanjutan lingkungan harus berjalan beriringan dengan keberlanjutan kehidupan pekerjanya,” tutupnya.

Pada diskusi tersebut, Pemko Medan memberikan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada 10 anggota Komunitas Pemulung Perempuan TPA Terjun, termasuk Zuraida, Nola, dan Turiah. Meskipun iurannya dibayarkan melalui dana CSR perusahaan hanya selama enam bulan, ini menjadi langkah awal untuk memperluas perlindungan bagi para pemulung di Kota Medan.

“Kami siap melindungi mereka, yang penting ada datanya,” tegas Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Ramaddan. Ia menambahkan bahwa pihaknya akan terus berupaya menjaga keberlanjutan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pemulung dan pekerja informal lainnya.

Perjuangan Zuraida dan ratusan pemulung di TPA Terjun menunjukkan betapa tipisnya batas antara bertahan hidup dan risiko keselamatan di gunung sampah. Bantuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan selama enam bulan memberikan sedikit harapan, namun untuk pengelolaan sampah Kota Medan yang berkelanjutan, diperlukan komitmen yang lebih serius dari pemerintah.