SOLO - Ahli waris almarhum KRMT Wiryodiningrat meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Solo memberikan ganti untung jika mereka berencana untuk menguasai tanah Sriwedari. Permintaan ini muncul setelah Nina Akbar Tandjung, salah satu ahli waris, menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemkot untuk menguasai lahan tersebut dan menjadikannya ruang publik.
RM Gunadi Pikukuh, koordinator ahli waris, menjelaskan bahwa mereka tidak keberatan jika Pemkot Solo ingin mengelola tanah Sriwedari, asalkan ada kompensasi yang adil. “Jika Pemerintah Kota Surakarta ingin tanah Sriwedari tetap dimiliki dan dikelola dengan dalih untuk kepentingan masyarakat umum, nggak masalah kok. Ahli waris cukup diberikan ganti untung yang layak dan adil,” ungkap Gunadi saat dihubungi.
Kepemilikan dan Pelepasan Hak
Gunadi menambahkan bahwa ahli waris bersedia melepaskan hak atas tanah Sriwedari jika ganti untung yang diberikan dianggap adil. Ia merujuk pada putusan pengadilan tahun 2013 yang menetapkan bahwa Sriwedari adalah milik ahli waris. “Kalau memang dengan alasan apa pun, dengan putusan pengadilan itu kan sudah final, ini milik ahli waris. Kalau memang Sriwedari ini ikon kota, monumen cagar budaya ya, harus dilestarikan,” jelasnya.
Tanah Sriwedari yang menjadi perdebatan terletak di Jalan Brigjen Slamet Riyadi Nomor 247, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, dengan luas sekitar 99.889 meter persegi. Mengenai besaran ganti untung yang diharapkan, Gunadi menyatakan bahwa nilai tersebut akan ditentukan melalui kesepakatan bersama. “Kita juga tidak mau kok wah ini harga harus sekian sekian sekian, enggak. Ganti untung yang layak dan adil mengingat ahli waris ini sudah berdarah-darah mengurus warisan mulai dari tahun 1970,” tambahnya.
Respons dari Pemkot dan BPN
Kompas.com mencoba menghubungi Sekretaris Daerah Kota Solo, Budi Murtono, untuk mendapatkan tanggapan mengenai permintaan ganti untung tersebut, namun ia enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kantor ATR BPN Solo, Krisna Prihadi, menjelaskan bahwa status kepemilikan Sriwedari berdasarkan Hak Pakai (HP) Pemkot Solo. “Kalau kita dari kacamata BPN tentunya kami kembali ke sertifikat. Kalau sertifikat sekarang tercatat sebagai Hak Pakai Pemerintah Kota,” ujarnya.
Krisna juga menghormati putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Sriwedari adalah milik ahli waris. “Ya, sepanjang masih dalam proses hukum tentunya kami menghormati. Jadi ketika kami ikut tergugat atau diminta keterangan, kami akan memberikan keterangan sesuai apa data yang ada di kantor pertanahan,” katanya.
Pemkot Solo mengklaim memiliki dasar sertifikat atas lahan Sriwedari yang tercatat dalam empat sertifikat Hak Pakai. Krisna menambahkan bahwa Hak Pakai yang digunakan Pemkot Solo tidak memiliki batasan umur selama digunakan untuk kepentingan pemerintahan.