BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 09:36 WIB
Home / Regional / Detail
Regional Jumat, 30 Okt 2026 14:08 WIB

Perubahan Perda di Blitar, Denda untuk Pemberi kepada Pengemis Dihapus

30 Okt 2026, 14:08 WIB 66x dibaca 2 menit baca surabaya.kompas.com surabaya.kompas.com
H
Hana Salsabila Zaid 66x dibaca · 2 menit baca
Kantor Satpol PP Kota Blitar di Jalan Mastrip, Kota Blitar, Kamis (29/10/2026)(KOMPAS.COM/ASIP HASANI)
Kantor Satpol PP Kota Blitar di Jalan Mastrip, Kota Blitar, Kamis (29/10/2026)(KOMPAS.COM/ASIP HASANI)

BLITAR – Pemerintah Kota Blitar telah menerapkan peraturan daerah (Perda) yang melarang pemberian uang atau barang kepada pengemis dan pengamen di tempat umum selama sembilan tahun. Dalam Pasal 50 Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum), pelanggar dapat dikenakan hukuman penjara hingga tiga bulan atau denda maksimal Rp 50 juta. Namun, selama periode tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Blitar tidak mencatat adanya penindakan terhadap pelanggar.

Perubahan Perda dan Sanksi yang Dihapus

Seiring dengan tidak adanya penegakan hukum terhadap pelaku pemberian kepada pengemis, pemerintah kota berencana untuk mengganti Perda tersebut dengan Perda Trantibum yang baru. Kasatpol PP Kota Blitar, Suyatno, menyatakan, “Perda pengganti sudah jadi dan sudah mendapat persetujuan dari Kementerian terkait dan dari Pemerintah Provinsi. Tinggal dibahas di DPRD saja.”

Dalam rancangan Perda yang baru, larangan memberi kepada pengemis dan pengamen tetap ada, tetapi ancaman hukuman dan sanksi bagi pelanggar akan diperingan. “Dalam Perda pengganti ancaman penjaranya tidak sampai tiga bulan dan nilai dendanya lebih kecil dari sebelumnya. Tapi saya lupa berapa pastinya,” ungkap Suyatno.

Upaya Menekan Jumlah Pengemis dan Pengamen

Suyatno menilai bahwa hukuman penjara yang lebih singkat dan denda yang lebih rendah dianggap lebih realistis untuk diterapkan. Penegakan aturan ini merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi jumlah pengemis dan pengamen di Kota Blitar. Sebagai kota yang menjadi tujuan wisata, Suyatno menekankan pentingnya menciptakan kenyamanan bagi pengunjung dengan mengupayakan agar Kota Blitar bebas dari pengemis dan pengamen.

Namun, dia juga mengakui bahwa penerapan larangan memberi kepada pengemis dan pengamen masih menjadi tantangan, baik di Kota Blitar maupun di kota-kota lain di Indonesia. “Mungkin aturan serupa sudah biasa diterapkan dan efektif di kota-kota di negara maju seperti Singapura dan lainnya. Tapi rasanya kok sulit ya kalau di Indonesia,” jelasnya.

Meskipun telah memiliki Perda Trantibum yang melarang tindakan memberi kepada pengemis dan pengamen, Kota Blitar masih menghadapi kenyataan bahwa aktivitas tersebut belum sepenuhnya hilang. Terdapat banyak titik di Kota Blitar, terutama di persimpangan lampu lalu lintas, yang masih ramai oleh pengemis dan pengamen. Suyatno memperkirakan bahwa saat ini jumlah pengemis dan pengamen di Kota Blitar berkisar antara 50 hingga 60 orang.