LUWU TIMUR - Sejumlah petani yang tergabung dalam kelompok Laoli di Desa Harapan, Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, telah mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Kabupaten Luwu Timur ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar. Gugatan ini berfokus pada Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) yang diterbitkan oleh Pemkab, yang dianggap menjadi dasar bagi penggusuran rumah dan tanaman mereka.
Penggugat menilai bahwa penerbitan sertifikat tersebut berkaitan dengan rencana pembangunan kawasan industri PT. Indonesia Huali Industry Park (IHIP). Fajrin, staf Ekosub LBH Makassar, mengungkapkan bahwa gugatan ini diajukan pada Jumat, 28 Agustus 2026, untuk menguji keabsahan tindakan pemerintah dalam menerbitkan HPL, termasuk proses yang dianggap bermasalah. “Beberapa hal krusial juga dalam gugatan kami di antaranya adalah terkait proses terbitnya sertifikat yang dinilai cacat karena Pemerintah Luwu Timur yang mengklaim lahan petani sama sekali tidak pernah menguasai lahan secara fisik sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang tata cara penetapan HPL,” jelas Fajrin.
Dampak Langsung Terhadap Petani
Menurut Fajrin, keberadaan HPL telah memberikan dampak signifikan bagi Petani Laoli, terlihat dari pengosongan lahan yang terjadi pada 30 dan 31 Juli 2026. “Kami akan terus mengawal proses ini,” tambahnya. LBH Makassar juga mengingatkan agar PT. IHIP dan Pemkab Luwu Timur tidak melanjutkan aktivitas di lahan yang sedang disengketakan selama proses hukum berlangsung. “Kami juga mengingatkan baik PT. IHIP maupun pemerintah Luwu Timur agar tidak melakukan aktivitas apapun di atas tanah milik petani Laoli sebelum adanya keputusan pengadilan sebagai langkah menghormati upaya hukum yang sedang berjalan,” tegas Fajrin.
Harapan untuk Keadilan
Mujahid, perwakilan dari Petani Laoli, berharap PTUN Makassar dapat memberikan keadilan dalam permasalahan yang mereka hadapi. “Kami sebagai petani mengharap sepenuhnya kepada PTUN Makassar supaya seluruh permasalahan kami, karena kami telah mengalami penggusuran penindasan yang tidak sesuai dengan kemanusiaan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Luwu Timur,” ungkap Mujahid. Mereka berharap agar proses persidangan dapat berjalan dengan lancar dan hak-hak Petani Laoli dapat terpenuhi.
Petani Laoli sebelumnya menyatakan bahwa mereka telah menguasai dan mengelola lahan tersebut sejak tahun 1998. Namun, Pemkab Luwu Timur mengklaim bahwa kawasan itu merupakan aset pemerintah daerah dan menerbitkan HPL pada tahun 2024. LBH Makassar sejak awal telah mempersoalkan penerbitan HPL tersebut, yang menurut mereka dilakukan tanpa proses yang transparan dan tanpa melibatkan masyarakat yang secara fisik menguasai lahan.
Puncak permasalahan terjadi pada 30 dan 31 Juli 2026 ketika pengosongan lahan dilaksanakan, yang diwarnai dengan tindakan kekerasan terhadap warga. Sementara itu, pemerintah daerah menyatakan bahwa langkah tersebut berkaitan dengan penertiban aset dan penanganan lahan untuk pembangunan kawasan industri PT. IHIP.