BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 09:48 WIB
Home / Regional / Detail
Regional Kamis, 17 Sep 2026 10:40 WIB

Pondok Pesantren Jepara Menolak Program Makan Bergizi Gratis karena Masalah Korupsi dan Kemanusiaan

17 Sep 2026, 10:40 WIB 83x dibaca 4 menit baca regional.kompas.com regional.kompas.com
A
Almira Rara Susanti 83x dibaca · 4 menit baca
Ilustrasi MBG.(Doc. Biro Hukum dan Humas BGN)
Ilustrasi MBG.(Doc. Biro Hukum dan Humas BGN)

JEPARA - Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al Husna Internasional di Jepara memutuskan untuk tidak melanjutkan partisipasinya dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang direncanakan mulai Juli 2026. Keputusan ini diambil setelah pihak pesantren mengikuti program tersebut selama empat hingga lima bulan.

Pendiri dan pengasuh pesantren, KH Akhmad Mundoffar, menjelaskan bahwa alasan penolakan ini tidak hanya disebabkan oleh insiden keracunan makanan, tetapi juga terkait dengan pengelolaan program yang dinilai penuh dengan praktik korupsi. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya merasa tidak nyaman memberikan makanan kepada santri melalui program yang bermasalah ini.

Korupsi dalam Pengelolaan MBG

Akhmad menegaskan, "Kami telah melihat program ini tidak beres sarat dengan korupsi dari atas sampai bawah." Hal ini menjadi salah satu alasan utama bagi pesantren untuk menghentikan penerimaan makanan dari program tersebut. Ia menambahkan bahwa ada tiga pertimbangan yang menjadi dasar penolakan, yaitu keagamaan, keadilan, dan kemanusiaan. "Penolakan atas dasar tersebut bukan karena kepentingan politik maupun kebencian," tegasnya.

Dari sudut pandang agama, Akhmad menganggap program MBG bermasalah karena dianggap sebagai ajang korupsi, terutama setelah adanya penangkapan beberapa pejabat di Badan Gizi Nasional (BGN). Ia juga menyatakan bahwa masalah ini bukan hanya berkaitan dengan dugaan korupsi, tetapi juga terkait dengan sistem pelaksanaan yang menyebabkan makanan tidak dapat dimanfaatkan dan berakhir terbuang. "Ini bukan sekadar korupsinya, tapi karena sistem yang kacau akhirnya MBG tidak ke makan, jadi mubazir, pokoknya ini enggak tepat sasaran," jelasnya.

Aspek Keadilan dan Kemanusiaan

Akhmad juga mengkritik aspek keadilan dalam program ini, menyebut MBG sebagai sarana bagi kelompok elite. Ia menunjukkan bahwa proses pemilihan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak adil dan penerima manfaat hanya dianggap sebagai objek, bukan sebagai tujuan utama program. "Makanya sampai Ramadhan pun mereka paksa untuk terima (distribusi) MBG," imbuhnya.

Dalam hal kemanusiaan, Akhmad berpendapat bahwa program yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil justru mengganggu sistem ekonomi pasar. Ia membandingkan kondisi ekonomi masyarakat saat distribusi MBG dihentikan selama libur sekolah dengan saat program tersebut aktif kembali, yang menyebabkan harga-harga melambung. "Ketika MBG sempat berhenti karena libur sekolah perekonomian masyarakat lancar, terus kemudian ada MBG berjalan lagi semuanya serba mahal. Itu bukti kemanusiaan dan keadilan tidak berjalan," ungkapnya.

Akhmad menambahkan bahwa keputusan untuk menghentikan penerimaan MBG di pesantren semakin diyakini benar, karena kebutuhan makan para santri sudah dapat dipenuhi oleh pihak pondok. Dengan lebih dari 1.000 santri, makanan mereka dimasak sendiri dengan menu yang telah disiapkan. "Santri justru bilang, enakan masakan pondok dibandingkan MBG," ujarnya.

Walaupun ada tawaran untuk mendirikan SPPG dari beberapa pihak, Akhmad tetap pada pendiriannya untuk menolak MBG. Ia juga menyebutkan bahwa banyak ulama, baik dari Jepara maupun daerah lain, yang mendukung penolakannya meskipun tidak berani menyuarakannya secara terbuka. "Ya mereka tidak berani bersuara (takut). Banyak pula ponpes yang datang ke sini, baik di Jateng dan Jabar yang meminta masukan saya soal MBG ini," bebernya.

Akhmad berharap sikap pesantrennya dapat menjadi bahan evaluasi bagi BGN dan meminta agar program MBG dijalankan dengan baik. Ia berpendapat bahwa kritik dari pesantren seharusnya menjadi masukan untuk perbaikan, bukan justru menambah masalah dalam pelaksanaan program.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kemenag Jawa Tengah, Moch Fatkhuronji, menyatakan bahwa keputusan pesantren untuk menolak MBG merupakan hak masing-masing. Meski demikian, Kemenag Jawa Tengah tetap mendukung pelaksanaan program tersebut. "Kami tidak sepakat penolakan itu, program ini kan bagus, dijalankan dengan baik dan benar, tujuannya menyejahterakan anak-anak Indonesia untuk generasi Emas 2045," ujarnya.

Fatkhuronji menegaskan bahwa tidak ada sanksi bagi pesantren yang menolak program ini, karena penolakan tersebut bukan pelanggaran berat. Ia mencontohkan pelanggaran berat yang sebenarnya, seperti menolak NKRI dan bertentangan dengan Pancasila. "Kami tidak akan memberikan sanksi, kami hanya berikan arahan dan pembinaan," terangnya.

Hingga saat ini, Fatkhuronji mengungkapkan bahwa pihaknya belum memiliki data mengenai jumlah pondok pesantren di Jawa Tengah yang menolak MBG. Dari data yang ada, terdapat 5.451 pondok pesantren dengan sekitar 600.000 santri, sementara jumlah pesantren yang menerima MBG masih kurang dari 1.000. "Angka ponpes penerima MBG masih berkisar ratusan ponpes," jelasnya.

Menanggapi kasus keracunan makanan yang terjadi dalam pelaksanaan MBG, Fatkhuronji menilai kejadian tersebut bersifat kasuistik dan tidak terjadi di semua daerah. Ia berharap ada perbaikan dalam pengelolaan SPPG, terutama di wilayah yang mengalami banyak kasus keracunan.