Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan stimulus untuk meningkatkan keterjangkauan harga tiket pesawat bagi masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026-2027. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, menjelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11 persen akan diterapkan pada jasa angkutan udara niaga berjadwal domestik kelas ekonomi, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2026.
Selain itu, Lukman menambahkan bahwa akan ada diskon sebesar 50 persen untuk Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U/PSC) dan Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) di bandara yang dikelola oleh Badan Usaha Bandar Udara dan Pemerintah Daerah. Pengurangan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga sebesar 50 persen untuk pelayanan jasa kebandarudaraan di Unit Penyelenggara Bandar Udara di bawah Ditjen Perhubungan Udara, yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP-DJPU 237 Tahun 2026.
Proyeksi Penurunan Harga Tiket
Lukman menyatakan, "Melalui kebijakan tersebut, harga tiket pesawat diproyeksikan dapat turun sekitar 11 persen hingga 12 persen. Namun, besaran penurunan harga dapat bervariasi tergantung rute, jadwal penerbangan, komponen tarif, dan ketersediaan kursi." Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Kebijakan stimulus ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang berencana menggunakan transportasi udara selama liburan Nataru. Lukman menjelaskan bahwa kebijakan ini berlaku untuk penerbangan dari 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027, dengan periode pembelian tiket yang dimulai pada 20 Oktober 2026 hingga 10 Januari 2027.
Koordinasi dan Pengawasan Kebijakan
Dalam pelaksanaan kebijakan ini, Lukman menekankan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan terus melakukan koordinasi dan pengawasan bersama semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kebijakan stimulus dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat selama periode Nataru 2026-2027. Ia berharap kebijakan ini dapat membantu meringankan biaya perjalanan masyarakat yang merayakan Natal dan menikmati liburan Tahun Baru. "Pemerintah juga akan terus melakukan pengawasan agar manfaat stimulus dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat," ujar Lukman.