Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga memiliki potensi untuk menciptakan permintaan yang lebih stabil di sektor pangan daerah. Kebutuhan bahan makanan untuk program ini dapat membuka peluang pasar bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pelaku usaha di lingkungan pesantren.
Peluang Ekonomi bagi Komunitas Pesantren
Ketua DPW Himpunan Pengusaha Santri Indonesia (HIPSI) Jawa Timur, Burhanudin, menyatakan bahwa pelaksanaan MBG telah menciptakan peluang ekonomi bagi komunitas pesantren. Beberapa pesantren terlibat dalam penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sementara alumni dan pelaku usaha santri dapat terhubung dengan jaringan pasokan bahan pangan. "Dampak positifnya banyak sekali. Komunitas pesantren yang mendirikan SPPG cukup banyak. Alumni juga bisa menjadi bagian dari jaringan pasok pengadaan barang. Sebagai penggerak ekonomi di masyarakat, manfaatnya luar biasa," ungkap Burhanudin.
Dia juga menambahkan bahwa peluang ini cukup besar di Jawa Timur, mengingat daerah tersebut memiliki basis pertanian, peternakan, perikanan, serta jaringan pesantren. Di beberapa daerah, termasuk Banyuwangi, pemasok dan calon investor telah menjajaki kerja sama dengan pesantren untuk mendukung layanan MBG.
Meningkatkan Rantai Pasok Pangan
Kebutuhan bahan pangan dari dapur MBG dapat membantu produsen dalam merencanakan produksi secara lebih terukur. Setiap SPPG dapat menerjemahkan kebutuhan mereka menjadi perencanaan tanam, panen, dan distribusi, sehingga produsen memiliki gambaran pasar yang lebih jelas. "Kalau rantai pasoknya dibangun sampai ke SPPG, petani akan lebih tenang karena ada pasar yang jelas. Kebutuhan dapur dapat dihitung, jalur pasoknya ditata, dan produksi petani bisa disesuaikan," jelas Burhanudin.
Untuk memastikan manfaat ekonomi tidak hanya terfokus pada pelaku usaha tertentu, Burhanudin mendorong agar akses dibuka lebar dan birokrasi disederhanakan bagi pelaku usaha lokal. Koperasi desa, UMKM, dan pengusaha santri perlu diberikan kesempatan selama memenuhi standar yang ditetapkan.
Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, menekankan bahwa keberhasilan MBG harus dilihat dari pemenuhan gizi bagi penerima manfaat serta dampaknya terhadap aktivitas ekonomi di daerah. Dia berpendapat bahwa pelaksanaan program dapat melibatkan koperasi konsumen, pasar tradisional, kantin sekolah, dan pelaku usaha setempat agar kegiatan ekonomi yang sudah ada tetap berkembang. "Ekonominya bisa berputar di desa dan di wilayah itu. Peternak ayam bergerak, petani sayur bergerak, pasar tradisional hidup, dan tenaga yang memasak juga memperoleh manfaat," kata Sri Untari.
Dia juga menekankan pentingnya pemetaan penerima manfaat dan pengawasan mutu makanan. Koordinasi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan pemerintah daerah, dinas sosial, dinas pendidikan, dan sekolah sangat diperlukan untuk memastikan program ini menjangkau kelompok yang membutuhkan, termasuk anak-anak dari keluarga miskin, ibu hamil, balita, lansia, dan penyandang disabilitas. Di sisi lain, standar gizi dan kualitas bahan pangan harus dijaga secara konsisten.
Burhanudin menilai evaluasi terhadap pelaksanaan program sangat penting untuk mengidentifikasi permasalahan dalam distribusi, pengadaan, dan pelayanan. Dia menekankan bahwa permasalahan yang ditemukan perlu dipetakan dan diperbaiki melalui prosedur yang jelas agar manfaat program tetap dapat dirasakan. Penguatan pengawasan dan keterbukaan akses menjadi faktor penting agar belanja pangan dalam program MBG dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi daerah. Jika rantai pasok lokal dapat terhubung dengan kebutuhan SPPG secara konsisten, program ini berpotensi menciptakan pasar bagi produsen pangan sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat daerah.