PT Pupuk Indonesia (Persero) memberikan imbauan kepada seluruh Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS) di Kabupaten Bangkalan agar memastikan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Imbauan ini disampaikan seiring dengan adanya perubahan regulasi penyaluran pupuk bersubsidi yang mulai berlaku pada 1 September 2026, termasuk perubahan dalam mekanisme penebusan secara berkelompok.
Pentingnya Kepatuhan PPTS
Yoppy Sandi Julian, Account Executive Pupuk Indonesia untuk wilayah Sampang dan Bangkalan, dalam sebuah Webinar Pupuk Bersubsidi yang berlangsung pada Jumat (4/9/2026), menekankan bahwa kepatuhan dari PPTS sangat penting untuk memastikan bahwa pupuk bersubsidi dapat diterima oleh petani yang berhak. Ia menegaskan bahwa setiap tahap, mulai dari penebusan, pencatatan stok, pelaporan, hingga penyaluran kepada petani, harus dilakukan dengan tertib, transparan, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
Regulasi Baru dalam Penebusan Pupuk
Yoppy juga menjelaskan bahwa PPTS perlu memahami perubahan mekanisme penebusan pupuk bersubsidi yang merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Kepdirjen PSP) Kementerian Pertanian Nomor 32 Tahun 2026. Regulasi ini memperbarui beberapa ketentuan penyaluran pupuk bersubsidi dari PPTS kepada petani, termasuk tata cara penebusan pupuk secara berkelompok.
Dalam mekanisme yang baru, penebusan pupuk bersubsidi secara berkelompok dibatasi maksimal 20 NIK pemberi kuasa, yang sebelumnya 30 NIK. Petani yang diwakilkan harus berasal dari kelompok tani yang sama dan masih hidup. Selain itu, KTP petani yang diwakilkan harus menggunakan dokumen asli, surat kuasa harus diketahui oleh penyuluh pertanian, dan penerima kuasa harus menyatakan tanggung jawab untuk menyerahkan pupuk kepada petani yang memberikan kuasa.
Ketentuan penebusan juga mengalami pembaruan bagi petani yang telah meninggal dunia. Surat keterangan ahli waris hanya berlaku untuk satu tahun berjalan, sedangkan ahli waris yang ingin mendapatkan pupuk bersubsidi pada tahun berikutnya harus melapor kepada penyuluh pertanian untuk didaftarkan sebagai penerima, dengan surat keterangan ahli waris yang diketahui oleh penyuluh pertanian dan Kepala Desa/Lurah.
Ketentuan mengenai jumlah penebusan dalam satu transaksi juga diperbaharui. Sebelumnya, penebusan maksimal dapat dilakukan sesuai kuota pada Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), namun kini jumlah pupuk yang dapat ditebus dalam satu transaksi disesuaikan dengan kebutuhan untuk satu kali musim tanam.
“Perubahan ketentuan ini pada dasarnya memperkuat tertib administrasi dan pengawasan penyaluran. Kami berharap PPTS, penyuluh pertanian, kelompok tani, dan petani dapat memahami setiap ketentuan agar pelaksanaan di lapangan tetap tertib dan pupuk bersubsidi diterima sesuai haknya,” ungkap Yoppy.
Ia juga menegaskan bahwa PPTS dilarang melaporkan realisasi penyaluran yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, memanipulasi data penebusan petani, membuat laporan stok yang tidak mencerminkan kondisi aktual, maupun menyalurkan pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). PPTS juga tidak diperbolehkan membuat dokumen penebusan fiktif atau merekayasa surat kuasa untuk memenuhi persyaratan administrasi penebusan.