BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 09:48 WIB
Home / Regional / Detail
Regional Selasa, 15 Sep 2026 09:07 WIB

Sengketa Lahan Warga Kutai Timur Berujung Pada Kemenangan Gugatan Rp 25,9 Miliar

15 Sep 2026, 09:07 WIB 74x dibaca 3 menit baca regional.kompas.com regional.kompas.com
S
Sabrina Aulia Rahma 74x dibaca · 3 menit baca
Ilustrasi kebun kelapa sawit.(Freepik/aopsan)
Ilustrasi kebun kelapa sawit.(Freepik/aopsan)

KUTAI TIMUR - Sebanyak 37 pemilik lahan yang merupakan mantan transmigran di Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, berhasil memenangkan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri (PN) Sangatta. Majelis hakim PN Sangatta telah mengabulkan gugatan yang diajukan oleh warga yang tergabung dalam Tim 37. Keputusan ini menjadi perkembangan penting dalam sengketa pengelolaan kebun kelapa sawit yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Sengketa ini berawal dari kerjasama pengelolaan kebun sawit yang diatur dalam Perjanjian Nomor 47/KKP-GS/2007. Dalam perjanjian tersebut, warga diakui sebagai pemilik lahan seluas sekitar 143 hektare yang telah memiliki sertifikat, sementara pengelolaan kebun dilakukan oleh perusahaan melalui kemitraan dengan Koperasi Karya Pembangunan. Namun, masalah muncul ketika kebun mulai menghasilkan sawit pada tahun 2012, di mana warga mengklaim tidak mendapatkan pembagian hasil sesuai dengan yang dijanjikan.

Upaya Penyelesaian yang Ditempuh Warga

Berbagai langkah penyelesaian telah dilakukan oleh warga, termasuk mediasi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan somasi, tetapi masalah mengenai hak bagi hasil yang belum diterima tetap tidak kunjung selesai. Akhirnya, Tim 37 memutuskan untuk mengajukan gugatan wanprestasi ke PN Sangatta, menuntut sekitar Rp 25,9 miliar yang berkaitan dengan hak bagi hasil kebun sawit selama periode 2012 hingga 2020.

Konsekuensi Hukum dan Tindakan Warga

Persoalan hak bagi hasil juga membawa sengketa ini ke ranah pidana. Pada 14 Maret 2024, Tim 37 melakukan aksi yang mereka sebut "panen mandiri" di kebun sawit, dengan alasan bahwa hasil kebun yang diambil merupakan hak mereka yang seharusnya diterima sejak 2012 namun tidak dibayarkan oleh Koperasi Karya Pembangunan dan PT Gunta Samba. Aksi ini berujung pada penuntutan pidana terhadap tiga warga, termasuk Ketua Tim 37, Yustinus Bata.

Awalnya, PN Sangatta menjatuhkan hukuman lima bulan penjara kepada ketiga terdakwa, namun Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur membatalkan putusan tersebut dan mengubahnya menjadi pidana pengawasan selama satu tahun, sehingga mereka tidak perlu menjalani hukuman penjara. Yustinus mengungkapkan keheranannya atas tuduhan pencurian yang dialamatkan kepada mereka saat mengambil hasil dari lahan yang mereka klaim sebagai milik sendiri, menyatakan bahwa mereka adalah anak transmigrasi sejak tahun 1986 dan lahan tersebut memiliki sertifikat resmi.

Walaupun perkara pidana telah sampai pada tingkat banding, Tim 37 tetap melanjutkan tuntutan melalui jalur perdata. Selain meminta pembayaran hak bagi hasil, mereka juga menuntut pengembalian sertifikat lahan. Dalam prosesnya, warga melaporkan Ketua Koperasi Karya Pembangunan ke Polres Kutai Timur atas dugaan penggelapan hak mereka, meskipun perkembangan laporan tersebut dinilai belum signifikan.

Setelah PN Sangatta mengabulkan gugatan perdata, Tim 37 kini memiliki putusan pengadilan yang menjadi dasar perjuangan mereka untuk mendapatkan hak bagi hasil yang selama ini dipermasalahkan. Yustinus mengucapkan terima kasih kepada kuasa hukum yang mendampingi mereka dan juga kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur serta PN Sangatta atas keputusan yang dianggap adil bagi masyarakat kecil.

Bagi warga eks transmigrasi yang telah berada di Kaubun sejak tahun 1986-1987, sengketa ini lebih dari sekadar nilai gugatan Rp 25,9 miliar. Mereka memperjuangkan hak atas hasil kebun sawit yang berada di lahan yang mereka klaim sebagai milik mereka. Putusan PN Sangatta menjadi babak baru dalam perjuangan mereka terkait pengelolaan kebun, hak bagi hasil, dan kepemilikan lahan.