BANDUNG - Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat mengingatkan bahwa siswa yang mengikuti aksi unjuk rasa untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa, 20 Oktober 2026, berpotensi mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah masing-masing. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menyatakan bahwa keputusan mengenai sanksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab setiap sekolah dengan mempertimbangkan ketentuan yang ada.
Sanksi dapat diterapkan jika siswa melanggar peraturan sekolah, seperti tidak hadir di sekolah untuk berpartisipasi dalam demonstrasi atau terlibat dalam kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum. "Itu kan sudah jadi larangan. Kemudian berarti kan anak tidak masuk sekolah. Kemudian anak misalnya berangkat menimbulkan apa, mengakibatkan gangguan ketertiban umum misalkan. Ya, itu nanti kan ada aturan tata tertib di sekolah masing-masing," ungkap Purwanto pada Senin, 19 Oktober 2026.
Alasan Larangan Terhadap Siswa
Larangan bagi siswa untuk mengikuti demonstrasi ini ditujukan untuk melindungi keselamatan mereka dan memastikan bahwa proses belajar mengajar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Disdik Jabar khawatir akan adanya mobilisasi siswa menuju Jakarta yang dapat mengakibatkan mereka meninggalkan sekolah dan terlibat dalam situasi yang tidak diinginkan.
Untuk mengatasi hal ini, Disdik Jabar telah mengeluarkan surat edaran Nomor 38566/PW.01/SEKRE yang ditandatangani pada 16 Oktober 2026. Surat tersebut ditujukan kepada sekolah-sekolah dan cabang dinas pendidikan di seluruh Jawa Barat, yang mengimbau agar siswa SMA, SMK, dan SLB baik negeri maupun swasta tidak ikut serta dalam demonstrasi tersebut.
Koordinasi dan Pengawasan
Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada kehadiran siswa di sekolah, tetapi juga bertujuan untuk menjaga keamanan serta kondusivitas lingkungan pendidikan. Pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa siswa tetap menjalankan kewajiban belajar tanpa terlibat dalam aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum. Purwanto menekankan bahwa pihaknya telah menyampaikan edaran kepada sekolah dan cabang dinas pendidikan agar langkah-langkah pencegahan dapat dilakukan secara terkoordinasi.
Disdik Jabar mengandalkan sistem pengawasan yang melibatkan sekolah, guru, orang tua atau wali murid, serta aparat kepolisian. Koordinasi juga dilakukan dengan pihak keamanan, terutama di daerah perbatasan Jakarta yang dianggap perlu mendapatkan perhatian khusus untuk mencegah siswa berangkat mengikuti demonstrasi. Purwanto menegaskan pentingnya peran guru dalam memastikan siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. "Karena kan ada sekolah, guru di jam-jam sekolah, maka fungsi pengawasan dari sekolah, dari guru itu sangat penting mengecek anaknya ada di sekolah atau tidak," katanya.