GOWA, KOMPAS.com - Pengadilan Agama (PA) Sungguminasa menolak klaim bahwa surat undangan dari Mahkamah Agung (MA) untuk Bupati Gowa telah salah kirim ke kantornya. Pihak PA menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerima dokumen tersebut.
Sebelumnya, surat yang berkaitan dengan pemanggilan klarifikasi mengenai permohonan pemakzulan dari DPRD Gowa seharusnya dikirimkan ke kantor bupati, namun justru sampai di PA Sungguminasa. Bupati Gowa, Husniah Talenrang, mengungkapkan bahwa akibat kesalahan pengiriman ini, ia tidak dapat memberikan klarifikasi terkait permohonan pemakzulan yang diajukan oleh DPRD.
Pernyataan PA Sungguminasa
Ketua PA Sungguminasa, Muhammad Amin, mengungkapkan bahwa surat dari MA untuk Bupati Gowa tidak pernah diterima atau diserahkan kepada mereka. "Berdasarkan penelusuran data pengiriman, terdapat indikasi adanya penginputan atau pembaruan status oleh kurir PT Pos Indonesia yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan melanggar SOP penyerahan kiriman," jelasnya saat dihubungi, Kamis (8/10/2026).
Dia menambahkan, situasi ini menciptakan persepsi yang salah seolah-olah surat untuk Bupati Gowa pernah diterima oleh PA Sungguminasa, yang berdampak negatif pada reputasi lembaga tersebut di masyarakat.
Investigasi PT Pos Indonesia
Sri Endarti Halim, Senior Manajer Kesekretariatan Regional 6 PT Pos Indonesia, menyatakan bahwa dalam hasil investigasi internal, ditemukan bahwa dokumen tersebut tidak diserahkan ke PA Sungguminasa seperti yang diinformasikan sebelumnya. "Dokumen itu ditahan oleh oknum kurir dari mitra PT Pos Indonesia," ujarnya melalui rilis yang diterima Kompas.com pada Rabu, (7/10/2026).
Dia menambahkan bahwa dokumen yang diterima pada 2 September 2026 tidak sampai ke PA Sungguminasa, dan oknum kurir yang menahan surat tersebut kini telah dinonaktifkan. Pihak PT Pos Indonesia menegaskan bahwa mereka tidak membenarkan tindakan yang melanggar SOP dan akan menindaklanjuti setiap pelanggaran sesuai ketentuan internal perusahaan.
PT Pos Indonesia juga meminta maaf kepada MA, Bupati Gowa, dan PA Sungguminasa atas insiden ini.
Langkah Hukum Bupati Gowa
Putusan MA yang mengabulkan permohonan pemakzulan diterbitkan pada Kamis (1/10/2026). Adhi Bintang, kuasa hukum Husniah Talenrang, menjelaskan bahwa masalah surat ini berdampak pada keputusan MA, karena Bupati Gowa tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan pembelaan di hadapan hakim. Sebagai langkah hukum, pihak Bupati Gowa telah melapor ke Polda Sulawesi Selatan pada Sabtu (3/10/2026).
Meskipun demikian, mereka tidak menyebutkan nama terlapor dan menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian untuk mengungkap dugaan sabotase ini. "Kami telah melaporkan ke Polda Sulawesi Selatan agar diusut tuntas, siapa dalang di balik semua ini karena ini adalah upaya sabotase," ungkap Adhi Bintang saat dihubungi melalui telepon pada Selasa, (6/10/2026).