BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 09:37 WIB
Home / Ekonomi / Detail
Ekonomi Kamis, 29 Okt 2026 11:01 WIB

Tantangan Integrasi Tarif Tol Jabodetabek untuk Sektor Logistik

29 Okt 2026, 11:01 WIB 79x dibaca 3 menit baca ekonomi.republika.co.id ekonomi.republika.co.id
I
Ilham Saputra 79x dibaca · 3 menit baca
Foto: Edwin Putranto/Republika
Foto: Edwin Putranto/Republika

JAKARTA — Survei online yang dilakukan oleh Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) menunjukkan bahwa 74,1 persen responden mendukung integrasi tarif tol di wilayah Jabodetabek. Dukungan ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk mendorong kebijakan yang akan memperlancar perjalanan serta meningkatkan efisiensi dalam distribusi barang. Namun, penting untuk mempertimbangkan kemampuan pengguna jalan, khususnya perusahaan logistik dan pengemudi angkutan barang, karena tarif yang tidak sebanding dengan penghematan waktu dapat membuat pengemudi lebih memilih jalur arteri meskipun terjebak dalam kemacetan.

Diskusi Integrasi Tarif Tol

Temuan dari survei ini dibahas dalam sebuah diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD) yang bertajuk “Rencana Integrasi Jalan Tol Wilayah Jabodetabek” yang diadakan oleh FKBI di Jakarta pada Kamis, 22 Oktober 2026. Diskusi tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk regulator, pengamat infrastruktur, pelaku logistik, dan pengguna jalan, untuk membahas manfaat dari integrasi antar ruas tol dalam meningkatkan mobilitas dan distribusi barang.

Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum, Sony Sulaksono Wibowo, menjelaskan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan regulasi untuk mempercepat pelaksanaan integrasi jalan tol. Ia menargetkan harmonisasi rancangan peraturan menteri dapat diselesaikan dalam waktu dekat agar dapat segera ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum sebagai dasar implementasi.

Pertimbangan Tarif untuk Sektor Logistik

“Harapannya, harmonisasi segera rampung dan peraturan menteri dapat segera ditandatangani agar integrasi jalan tol bisa segera dilaksanakan. Tujuannya adalah memperlancar lalu lintas melalui distribusi kendaraan yang lebih merata dan mengoptimalkan ruas-ruas yang saling terhubung,” ujar Sony.

Salah satu koridor yang menjadi fokus perhatian adalah Tol Cibitung–Cilincing, Jakarta–Cikampek, dan Tol Akses Tanjung Priok (ATP). Penyelarasan skema tarif di koridor ini diharapkan dapat memperlancar akses angkutan barang dari kawasan industri menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS), M. M. Gibran Sesunan, menekankan bahwa kebijakan tarif perlu mempertimbangkan fungsi dan tujuan pembangunan masing-masing ruas. Ia berpendapat bahwa pendekatan seragam berdasarkan golongan kendaraan belum cukup untuk mengakomodasi perbedaan antara jalur logistik dan ruas yang lebih banyak melayani perjalanan penumpang.

“Untuk ruas yang dibangun sebagai jalur logistik, angkutan barang semestinya memperoleh tarif lebih terjangkau agar terdorong menggunakannya. Kebijakan tarif perlu mempertimbangkan fungsi dan tujuan pelayanan masing-masing ruas,” kata Gibran.

Ahmad Sugiono, perwakilan DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jakarta, menyatakan bahwa tarif tol merupakan salah satu komponen biaya yang memengaruhi margin usaha logistik di tengah persaingan harga. Ia menambahkan bahwa dalam skema borongan atau uang jalan tertentu, penghematan waktu satu hingga dua jam belum tentu membuat pengemudi beralih ke jalan tol jika biaya perjalanan meningkat.

“Penggunaan tol perlu dilihat dari keseluruhan ekosistem logistik, termasuk kemacetan sebelum masuk tol, fleksibilitas rute, frekuensi perjalanan, dan peluang memperoleh muatan balik. Jadi, perhitungannya tidak hanya waktu tempuh,” ujar Ahmad.

Sugi Purnoto, Senior Consultant Supply Chain Indonesia, menambahkan bahwa pilihan rute juga dipengaruhi oleh kecukupan uang jalan untuk menutupi kebutuhan operasional pengemudi, yang mencakup penghasilan, makan, bahan bakar minyak (BBM), tarif tol, serta biaya bongkar muat.