BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 09:47 WIB
Home / Ekonomi / Detail
Ekonomi Sabtu, 17 Okt 2026 10:05 WIB

Tiga Prinsip Utama dalam Penataan Biaya Pengantaran Ojol

17 Okt 2026, 10:05 WIB 81x dibaca 3 menit baca ekonomi.republika.co.id ekonomi.republika.co.id
F
Fadil Ramadhan Akbar 81x dibaca · 3 menit baca
Foto: Republika/Thoudy Badai
Foto: Republika/Thoudy Badai

Pemerintah Indonesia saat ini tengah merumuskan pedoman mengenai biaya layanan pengantaran barang dan makanan yang berbasis aplikasi. Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan pengemudi, aksesibilitas layanan, serta keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Harapannya, formula yang disusun dapat mendukung pertumbuhan ekonomi digital serta memberikan kepastian bagi seluruh pelaku dalam ekosistem tersebut.

Rumayya Batubara, seorang ekonom dari Universitas Airlangga, menilai bahwa langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menyusun pedoman biaya pengantaran adalah hal yang sangat penting dalam penataan layanan berbasis platform digital. Ia berpendapat bahwa pendekatan yang mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak akan memberikan manfaat bagi pengemudi, konsumen, pelaku UMKM, dan perusahaan aplikasi.

Peran Layanan Pengantaran dalam Ekosistem Digital

Rumayya menjelaskan bahwa layanan pengantaran barang dan makanan bukan hanya sekadar hubungan antara aplikasi dan pengemudi, tetapi juga merupakan bagian integral dari ekosistem ekonomi digital yang mendukung jutaan transaksi UMKM, termasuk usaha kuliner rumahan. Ia mengungkapkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital merupakan langkah penting untuk memberikan perlindungan kepada pengemudi serta menata ekosistem transportasi dan pengantaran berbasis platform digital.

Menurut Rumayya, penyusunan pedoman biaya pengantaran harus mempertimbangkan pendapatan bersih pengemudi, volume transaksi UMKM, biaya yang ditanggung konsumen, dan keberlangsungan usaha perusahaan platform. Ia menekankan bahwa ukuran keberhasilan kebijakan harus mencakup berbagai indikator, bukan hanya besaran biaya pada setiap pesanan. Pendekatan menyeluruh ini diharapkan dapat menjaga permintaan terhadap layanan dan memberikan manfaat ekonomi bagi pengemudi serta pelaku UMKM.

Tiga Prinsip dalam Penataan Biaya Pengantaran

Rumayya mengemukakan tiga prinsip yang sebaiknya dipertimbangkan dalam penyusunan pedoman biaya pengantaran. Prinsip pertama adalah perlindungan bagi pengemudi melalui perhitungan yang mencakup jarak perjalanan, waktu tempuh, waktu tunggu, dan biaya operasional. Dengan perhitungan tersebut, diharapkan pengemudi mendapatkan kompensasi yang layak sesuai dengan karakteristik pekerjaan mereka, sehingga kesejahteraan pengemudi dapat meningkat.

Prinsip kedua adalah efisiensi dan keterjangkauan layanan bagi konsumen. Rumayya menekankan bahwa daya beli masyarakat dan karakteristik layanan harus menjadi pertimbangan agar volume transaksi tetap terjaga. Ia menyatakan, "Tarif yang meningkat terlalu tinggi berpotensi menekan permintaan. Dalam kondisi tersebut, kenaikan pendapatan pada setiap pesanan belum tentu meningkatkan penghasilan pengemudi jika volume pesanan justru turun."

Prinsip ketiga berkaitan dengan keberlanjutan ekosistem ekonomi digital. Dalam hal ini, penyusunan pedoman harus mempertimbangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan pendapatan pengemudi, volume transaksi UMKM, dan biaya yang ditanggung oleh konsumen.

Sementara itu, Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, menjelaskan bahwa pemerintah sedang menyusun formula yang akan menjadi pedoman bagi platform dalam menentukan biaya layanan pengantaran barang dan makanan. Formula ini berfungsi sebagai acuan dalam pembentukan harga, bukan sebagai penetapan tarif secara langsung oleh pemerintah. Nezar menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai komponen dalam penyusunan formula, termasuk struktur biaya transportasi dan karakteristik layanan.

Nezar juga menyoroti perbedaan karakteristik antara layanan pengantaran barang dan makanan dengan angkutan penumpang. Ia menegaskan bahwa formula biaya pengantaran perlu disesuaikan dengan karakteristik layanan yang memiliki struktur biaya dan risiko yang berbeda. Pemerintah berupaya untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan pendapatan pengemudi dan keterjangkauan layanan bagi konsumen agar tidak terjadi penurunan jumlah pesanan yang berdampak pada penghasilan pengemudi.

Dengan pendekatan yang diambil pemerintah, diharapkan pedoman biaya pengantaran dapat mendukung pendapatan pengemudi, menjaga aktivitas UMKM, serta memberikan layanan yang tetap terjangkau bagi masyarakat.