BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 09:38 WIB
Home / Regional / Detail
Regional Kamis, 29 Okt 2026 08:00 WIB

Tokoh Papua Barat Soroti Penurunan DBH Migas Otsus, Desak Pemerintah Berikan Penjelasan

29 Okt 2026, 08:00 WIB 77x dibaca 5 menit baca regional.kompas.com regional.kompas.com
B
Bima Mandala Sakti 77x dibaca · 5 menit baca
Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat Mudasir Bogra (Adlu Raharusun/KOMPAS.com)
Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat Mudasir Bogra (Adlu Raharusun/KOMPAS.com)

Beberapa tokoh di Papua Barat mengajukan permintaan kepada pemerintah pusat untuk memberikan penjelasan mengenai rencana pengurangan alokasi Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Otonomi Khusus (DBH Migas Otsus) yang akan berlaku pada tahun 2027. Mereka mempertanyakan perubahan alokasi yang diperkirakan akan turun dari sekitar Rp 2,688 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp 495,735 miliar pada tahun 2027.

Ketua Fraksi Otonomi Khusus Menyampaikan Dugaan

Ketua Fraksi Otonomi Khusus DPR Papua Barat, Mudasir Bogra, menduga bahwa penurunan dana tersebut mungkin berkaitan dengan pendanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, ia menekankan bahwa dugaan ini masih memerlukan penjelasan resmi dari pemerintah pusat.

Mudasir menyampaikan pandangannya saat menghadiri Rapat Panja Daerah Otonomi Baru (DOB) DPR Papua di Manokwari pada Rabu (28/10/2026). Ia meminta pemerintah pusat untuk memberikan alasan yang jelas mengenai penurunan alokasi DBH Migas Otsus untuk Papua Barat.

Pentingnya Hak Daerah atas Sumber Daya Alam

Menurut Mudasir, jika penurunan dana tersebut memang ditujukan untuk membiayai program prioritas pemerintah pusat, maka pemerintah daerah perlu mempertanyakan kembali pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua. "Jangan sampai pemangkasan DBH Otsus Migas ini untuk membiayai Program Prioritas Presiden Prabowo yakni Koperasi Desa Merah Putih KDMP dan Makan Bergizi Gratis MBG, kalau demikian maka kembalikan saja Otsus ini ke Jakarta," ungkapnya.

Ia juga mengingatkan pemerintah pusat agar tidak mengabaikan hak daerah atas hasil alam yang selama ini dieksplorasi. "Pemerintah Pusat jangan kebiri hak kita," tegasnya.

Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat, Yotam Dedaida, turut menyoroti rencana penurunan alokasi tersebut. Ia berpendapat bahwa jika DBH Migas Otsus dipangkas untuk membiayai program prioritas pemerintah pusat, kebijakan ini akan merugikan hak masyarakat asli Papua. "Pemerintah Pusat jangan menzolimi hak kami, jika DBH Otsus dari Migas dipangkas demi MBG dan KDMP," katanya.

Yotam meminta Kementerian Keuangan atau pemerintah pusat untuk menjelaskan alasan di balik perubahan alokasi DBH Migas Otsus untuk Papua Barat, terutama jika dugaan pengalihan dana untuk membiayai program prioritas tersebut tidak terbukti benar.

Berdasarkan angka rancangan yang terdapat dalam dokumen, alokasi DBH Migas Otsus Papua Barat diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp 2,192 triliun atau 81,5 persen, dari sekitar Rp 2,688 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp 495,735 miliar pada tahun 2027. Perubahan ini masih perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi pemerintah, termasuk rincian alokasi dan dasar perhitungannya.

Politikus dari Golkar, Mozes Rudy F. Timisela, ST, meminta pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, untuk menjelaskan secara terbuka dasar perhitungan, formula, dan faktor yang menyebabkan penurunan alokasi tersebut. Menurut mantan Ketua DPD Golkar Papua Barat, setiap perubahan alokasi DBH harus disertai penjelasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum.

DBH merupakan instrumen pembagian penerimaan negara kepada daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap perubahan alokasi harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku, data yang akurat, serta perhitungan yang transparan.

Pentingnya Kerjasama Antar Daerah

Yotam Dedaida juga meminta pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan MRP se-Tanah Papua untuk tidak tinggal diam dalam menghadapi persoalan ini. Ia menyarankan agar para kepala daerah dan perwakilan masyarakat Papua mendatangi Jakarta untuk meminta penjelasan langsung kepada pemerintah pusat. "Saya menyarankan Gubernur Papua Barat bersama seluruh bupati se-Papua Barat untuk membangun kekompakan dengan seluruh gubernur se-Tanah Papua beserta para bupati di wilayah masing-masing, dan MRP Se-Tanah Papua kemudian datang langsung ke Jakarta untuk meminta penjelasan dan menyampaikan aspirasi di hadapan Presiden Republik Indonesia," ungkapnya.

Mozes juga meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk tidak hanya menyampaikan keberatan melalui surat atau pernyataan di media. "Para kepala daerah perlu hadir bersama dengan membawa data, dokumen anggaran, argumentasi hukum, serta simulasi dampak penurunan DBH terhadap pembangunan dan pelayanan publik," jelas Rudi Timisela. Ia menilai persoalan ini perlu dibahas bersama oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, karena komunikasi langsung diperlukan agar pemerintah daerah mendapatkan kejelasan mengenai kebijakan fiskal yang berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam membiayai pembangunan.

Ia berharap Presiden memberikan perhatian serius dan meminta dilakukan penelaahan menyeluruh terhadap rancangan alokasi DBH Migas Otsus Tahun Anggaran 2027. Mozes menekankan bahwa penurunan alokasi dalam jumlah besar dapat memengaruhi kemampuan daerah dalam membiayai berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat adat, dan pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah pusat memberikan kepastian sedini mungkin agar pemerintah daerah dapat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara bertanggung jawab.

Selain itu, pemerintah juga diminta untuk menjelaskan dampak dari perubahan alokasi tersebut terhadap kabupaten dan kota, terutama Teluk Bintuni sebagai daerah penghasil gas bumi. Menurut Mozes, alokasi DBH Migas Otsus, DBH untuk daerah penghasil, dan Participating Interest (PI) 10 persen perlu dibahas berdasarkan mekanisme serta dasar hukum masing-masing.

Ia berharap pemerintah pusat membatalkan rencana pemangkasan DBH Migas Otsus Papua Barat yang dipersoalkan ini dan meninjau kembali alokasinya dengan mengutamakan kepastian hukum serta keadilan fiskal bagi daerah. Mozes menambahkan, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka apabila perubahan alokasi disebabkan oleh perubahan formula atau faktor penerimaan negara. Jika ditemukan kekeliruan data atau penghitungan, koreksi perlu dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Otonomi Khusus tidak cukup hanya diakui dalam undang-undang, tetapi juga perlu diwujudkan melalui kebijakan anggaran yang mendukung kesejahteraan masyarakat Papua. "Saya mengajak seluruh kepala daerah se-Tanah Papua untuk bersatu memperjuangkan kepentingan masyarakat, mengesampingkan perbedaan politik, dan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Presiden," tutup Rudi. Ia berharap pemerintah pusat memberikan kejelasan dan kepastian fiskal bagi Papua Barat, karena DBH Migas bukan sekadar angka dalam APBD, melainkan salah satu komponen penting bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.