PASURUAN - Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, mengungkapkan bahwa Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) DS yang terletak di Kecamatan Tutur tidak memiliki izin operasional. TPQ ini menjadi sorotan setelah NH (45), seorang pengajar, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencabulan terhadap sembilan santriwati.
Sugiono, Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag Kabupaten Pasuruan, menyatakan bahwa TPQ yang tidak memiliki izin secara otomatis tidak terdaftar dalam sistem resmi Kemenag. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam melakukan pendampingan, pembinaan, dan pemantauan. "Kami kesulitan menelusuri lembaga yang tidak berizin. Kami tidak bisa mendeteksi karena masyarakat bisa membuka TPQ dan mengajari anak-anak mengaji begitu saja," ujarnya pada Kamis (10/9/2026).
Kesulitan dalam Pengawasan
Ketiadaan izin operasional juga menghambat lembaga keagamaan tersebut untuk masuk dalam sistem pembinaan dan pengawasan formal dari pemerintah. "Sementara kami juga tidak bisa melarang masyarakat mengajari anak-anak di lingkungannya belajar mengaji. Masyarakat memang membutuhkan dan tidak bisa dilarang," tambah Sugiono.
Meskipun TPQ DS tidak terdaftar dalam struktur pembinaan formal, Sugiono menegaskan bahwa Kemenag tetap berupaya. Penyuluh agama setempat telah dikerahkan untuk mengumpulkan informasi di lapangan. Kemenag juga berencana untuk mengalihkan kegiatan mengaji para santri ke TPQ terdekat yang memiliki izin, sebagai bentuk tanggung jawab sosial.
"Jadi kami tetap akan ke Tutur. Terutama menjamin keberlangsungan pendidikan anak-anak. Kemungkinan kami arahkan ke TPQ terdekat yang tentunya sudah punya izin operasional," ungkapnya.
Pentingnya Izin Operasional
Kasus ini menjadi momentum bagi Kemenag Pasuruan untuk memperketat administrasi dan mendorong TPQ yang belum terdaftar agar segera mengurus legalitas. Berdasarkan data Kemenag, saat ini terdapat sekitar 1.800 TPQ yang terdaftar dan memiliki izin operasional di Kabupaten Pasuruan. Untuk mendapatkan izin operasional, sebuah TPQ harus memenuhi beberapa syarat, seperti memiliki kelembagaan berbentuk yayasan yang disahkan SK Kementerian Hukum, memiliki minimal tiga orang ustaz atau ustazah, serta sekurang-kurangnya 15 orang santri.
Sugiono menjelaskan bahwa batas minimal tiga pengajar bertujuan agar proses pembelajaran tidak bergantung pada satu sosok tunggal, yang penting untuk menciptakan fungsi pengawasan internal. "Ketika proses pembelajaran ada banyak orang, pengajar tidak menjadi sosok tunggal. Selama proses pembelajaran bisa saling mengawasi," katanya.
Untuk diketahui, Satreskrim Polres Pasuruan telah menetapkan NH (45) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan terhadap sembilan santriwati, yang terdiri dari lima siswa SD dan empat siswa SMP. Aksi pencabulan tersebut diduga terjadi di lingkungan TPQ antara 10 hingga 11 Juli 2026. Kasus ini terungkap setelah salah satu korban melaporkan kepada orang tuanya, yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak desa dan kepolisian. NH berhasil ditangkap pada Rabu (2/9/2026).
Kasi Humas Polres Pasuruan, Iptu Joko Suseno, menyatakan bahwa tersangka kini telah ditahan di Mapolres Pasuruan dan dijerat dengan Pasal 418 ayat (2) huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Untuk mencegah munculnya korban baru dan menjaga situasi tetap kondusif, kegiatan belajar mengajar di TPQ DS telah dihentikan sementara berdasarkan hasil koordinasi antara pihak desa, kecamatan, dan UPTD PPA Kabupaten Pasuruan.